Akhirnya Kemendagri Temukan Solusi untuk Respons 'Uneg-uneg' Bupati Meranti Soal Dana Bagi Hasil: Kami Akan Fasilitasi!

Buntut video viral kemarahan Bupati Meranti Muhammad Adil soal Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikeruk pemerintah pusat dari daerahnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun akan memberi solusi atas permasalahan tersebut.

Caranya, dengan memfasilitasi pertemuan Pemkab Meranti dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Juga: Ruhut Minta Bupati Meranti Jangan Sok Mentang-mentang Marahi Kemenkeu, Netizen: Bang, Itu Wujud Uneg-uneg Semua Kepala Daerah

"Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik," ujar Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, usai bertemu dengan Bupati Meranti Muhammad Adil, di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil, yang tidak elok dilakukan seorang pejabat publik saat Rakornas Keuangan Daerah dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman, di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022). Saat itu, Adil sampai menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan gara-gara merasa DBH bagi Meranti kecil.

"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ucap Suhajar.

Baca Juga: Tanggapi Kritik Bupati Meranti, PKS Usul Kebijakan Dana Bagi Hasil Masuk Undang-undang Migas

Dia kemudian mengingatkan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika, termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting disadari dan dilakukan.

"Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik," harapnya.