Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Perppu Cipta Kerja Diterbitkan, Jokowi Dikuliti Habis-habisan: Katanya Indonesia Baik-baik Saja...

        Perppu Cipta Kerja Diterbitkan, Jokowi Dikuliti Habis-habisan: Katanya Indonesia Baik-baik Saja... Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyoroti tajam manuver dari Joko Widodo alias Jokowi.

        Dirinya keheranan dengan langkah mantan gubernur tersebut yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja baru-baru ini.

        Baca Juga: Hadirkan Perppu Cipta Kerja, Jokowi Malah Ingkari Ucapannya Sendiri: Semua Kebalikannya...

        Menurut Jansen, hal ini jelas sebuah contoh buruk dimana pemerintah malah tak mematuhi keputusan lembaga hukum sekelas Mahkamah Konstitusi (MK).

        “Hal tersebut bukan contoh yang baik dalam bernegara. Sebab, pemerintah sendiri tidak mematuhi putusan hukum,” ujar Jansen kepada GenPI.co, Selasa (3/1).

        “Partai Demokrat juga tidak melihat adanya keadaan darurat, mendesak, dan memaksa yang terpenuhi,” tuturnya.

        Jansen mengatakan keadaan yang memaksa tersebut merupakan penilaian subjektif Presiden Jokowi semata.

        Baca Juga: Tak Ragu Bela Jokowi Terkait Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Saya Bersikap Sesuai Nurani...

        “Namun, presiden sendiri menyatakan keadaan Indonesua baik-baik saja dalam banyak kesempatan,” kata dia.

        Dengan demikian, menurutnya, pernyataan Jokowi sangat bertolak belakang dengan syarat-syarat dikeluarnya Perppu.

        Baca Juga: Ramal Pengkhianatan NasDem Terhadap Anies, Fahri Hamzah Disemprit Habis: Jangan Jadi Dukun...

        “Indonesia merupakan negara hukum. Keadaan darurat itu juga bisa diukur oleh publik yang merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia,” ujar Jansen.

        Oleh sebab itu, menurutnya, penilaian subjektif presiden bukanlah titah yang serta merta harus jadi hukum.

        Baca Juga: Tak Akan Dihentikan, Pengakuan Anies Siap Memoles Legacy Jokowi: Kami Harus Memberikan Ruang...

        “Apalagi UU Ciptaker tersebut sejak awal banyak ditolak masyarakat dan berakhir diuji ke MK. DPR harusnya menolak Perppu itu dan patuh pada putusan MK untuk diperbaiki,” ujar Jansen.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: