Pengadilan Negeri Surabaya Siap Gelar Sidang Perdana Tragedi Kanjuruhan pada 16 Januari 2023

Sembilan hari lagi kasus Tragedi Kanjuruhan Malang bakal disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, tepatnya pada Senin 16 Januari 2023. Sidang kasus ini tentu ditunggu-tunggu publik, terutama mereka para penggemar sepak bola khususnya di Malang. Tragedi Kanjuruhan menelan korban jiwa 135 orang dan melukai ratusan lainnya.

Tragedi sepak bola terbesar di Indonesia itu terjadi pada 01 Oktober 2022, ketika Arema FC menjamu Persebaya Surabaya, dua klub yang memiliki sejarah rivalitas panjang di Jawa Timur.

Dalam tragedi itu, sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lima orang berkas kasusnya dinyatakan lengkap dan siap disidangkan pada 16 Januari nanti.Lima orang itu adalah: Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi III Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

Sementara berkas satu orang dikembalikan oleh kejaksaan ke kepolisian sebab dinyatakan belum lengkap, yakni atas nama Akhmad Hadian Lukita, eks Direktur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga Indonesia.

Menurut Humas PN Surabaya Gede Agung Pranata, kasus ini bakal ditangani oleh majelis hakim yang terdiri dari Abu Achmad Sidqi Amsya, Mangapul, dan I Ketut Kimiarsa.

"Rencananya sidang akan digelar jam 10.00 WIB pagi," ujar Gede, Jumat (6/1/2023).

Persidangan kasus Tragedi Kanjuruhan yang digelar di PN Surabaya ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355/KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana.

Humas PN Surabaya saat dikonfirmasi beritajatim.com mengatakan bahwa berkas perkara Tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 134 orang ini sudah masuk ke institusi yang ada di Jalan Raya Arjuna tersebut.

Yang pasti pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat untuk pengamanan jalannya sidang. "Kita koordinasi dengan aparat untuk bantu pengamanan," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, lima tersangka sudah diserahkan penyidik Polda Jatim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau biasa dikenal tahap dua.