Penolakan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bukan Soal ‘Beda Aliran’ dengan PDIP, Tapi Untuk Menyelamatkan Demokrasi

PDIP menjadi satu-satunya partai yang setuju pemilu 2024 dilakukan dengan cara proporsional tertutup.

Sebagai bantahan, 8 partai politik parlemen pun akhirnya sepakat bertemu di hotel Dharmawangsa pada Minggu 8 Januari kemarin menolak wacana tersebut. 

Penolakan ini, menurut Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute bahkan bisa mempersatukan partai koalisi dan partai oposisi. 

Baca Juga: Incar Hattrick Pemilu, Puan Maharani Sebut PDIP Sudah Pilih Calon Terbaiknya

“Seorang anggota parlemen yang terpilih oleh sistem proporsional tertutup tentunya akan lebih mengutamakan kepentingan partai politik ketimbang kepentingan masyarakat,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/01/23).. 

“Karena dia akan merasa dirinya terpilih sebagai anggota parlemen adalah karena otoritas ketua umum dan elite partainya dan bukan dipilih oleh masyarakat sehingga dia merasa punya tanggung jawab terhadap masyarakat, jelasnya.

Maka kesepakatan bersama oleh 8 partai politik parlemen minus PDIP itu adalah langkah yang patut kita apresiasi di tengah abainya parlemen saat ini terhadap suara rakyat. 

“Setidaknya mereka masih punya itikad baik meskipun hanya sedikit untuk menyelamatkan demokrasi dari Oligarki partai politik, jelasnya.

Baca Juga: Pemilu Proporsional Tertutup Dinilai Bakal Kuatkan Oligarki, Ini Alasan PDIP Ngotot Pakai Sistem ini?

Diketahui, agenda pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.