MPR Soroti Kebijakan Pemerintah Terkait HET Gabah dan Beras: Jauh di Bawah Standar!

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, menyesalkan kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah dan beras. Pasalnya, penetapan HET tersebut jauh di bawah standar, yakni hanya Rp4.550 per kilogram.

Syarief Hasan menilai disepakatinya harga bawah gabah Rp4.200 per kilogram dan harga batas atas Rp4.550 per kilogram akan merugikan petani. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kebijakan yang ditetapkan pemerintah abai pada fakta-fakta yang ada dalam produksi.

Baca Juga: Pemerintah Atur Ceiling Price Pembelian Gabah dan Beras

"Hal ini dikarenakan kebijakan ini cenderung abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani," kata Syarief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/2/2023).

Menurutnya, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, hingga kenaikan biaya upah pekerja dan buruh tani harusnya menjadi acuan Bapanas dalam menetapkan HET sehingga harga yang ditetapkan sesuai dan sebanding dengan tanggungan dan pengeluaran para petani, khususnya petani kecil.

Baca Juga: Bulog Diminta Sigap Menyerap Beras dan Gabah Petani

Syarief mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi HET gabah dan beras. Menurutnya, pemerintah mesti mengevaluasi sehingga petani tidak merugi. 

"Bagaimana bisa, Presiden memiliki visi swasembada pangan tetapi petani tidak diperhatikan kesejahteraannya karena harga beli hasil pertaniannya sangat rendah," katanya.

Dia juga mempertanyakan alasan Bapanas lebih memilih mengundang korporasi dibandingkan dialog dengan petani. Syarief menilai pemerintah hanya melakukan koordinasi dengan korporasi pangan besar.

"Bapanas jangan hanya berkoordinasi dengan korporasi pangan yang sudah besar tetapi juga harus berdialog dengan petani dan kelompok-kelompok tani yang ada. Jangan hanya korporasi yang diuntungkan tapi petani malah tidak diuntungkan sama sekali," ungkapnya.

Baca Juga: Bakal Panen Raya, Presiden Jokowi Justru Mau Impor Beras, Petani dalam Negeri Siap-siap Merana…

Syarief menyebut penyerapan beras sebagai cadangan harus memperhatikan kesejahteraan petani. Dia mengaku menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai tidak menguntungkan petani kecil. 

"Kesejahteraan petani harus diperhatikan sehingga mereka gembira dan semangat untuk terus memajukan pertanian di Indonesia," katanya.

Dia menilai pemerintah perlu melibatkan dan menyerap aspirasi UMKM dan Koperasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. HET yang ditetapkan Pemerintah, kata Syarief, harus berimbang dan tidak boleh merugikan petani dan pelaku usaha pertanian yang masih kecil.

Baca Juga: Jokowi Minta Rakyat Rajin Nonton Konser Agar Ekonomi Membaik, Auto Disemprot: Nggak ke Pengajian Aja Pak? Padahal...

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak Pemerintah untuk menaikkan HET gabah dan beras secara proporsional dan memperhatikan kesejahteraan petani, bukan hanya korporasi," tandasnya.