Profesor Mantan Pendukung Jokowi: Yang Ingin Ambil Alih Demokrat Itu Bukan Moeldoko, Tapi Jokowi!

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mengeluarkan analisa mengenai kontestasi Pilpres 2024. Denny menyoroti soal manuver pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh kubu Demokrat KLB Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal pengesahan kepengurusan Demokrat yang kini ada di kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Denny, keberhasilan Moeldoko mengambil alih Demokrat sama saja artinya kandidat kuat di luar kekuasaan saat ini yakni Anies Baswedan gagal maju di Pilpres 2024. Menurut Denny, apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini sangat terkait dengan sang majikan yakni Jokowi.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Ngibul Soal Cari Takjil di Masjid UGM saat Jadi Mahasiswa? Refly Harun Sampai Ngakak Dengarnya: Dulu Masih Kuburan!

“Kita sama-sama paham bahwa Moeldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Terakhir diajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi, dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan partai mercy dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan,” jelas Denny dalam rilisnya, dikutip dari laman Integrity Law Firms, Selasa (25/4/23).

Baca Juga: Warga Gusuran Ahok Ngaku KTP Mereka Sempat Dibekukan, Langkah Serius yang Dilakukan Anies Baswedan Dibongkar: Kami Dibuatkan...

Denny yang juga mantan pendukung Jokowi ini menguatkan kembali apa yang ia sebutkan sebelumnya di atas tadi.

Menurutnya sangat jelas bahwa apa yang dilakukan Moeldoko adalah berakar dari Jokowi. Bagi Denny, yang mengambil alih Demokrat bukanlah Moeldoko, tetapi Jokowi.

“Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko. Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden,” jelasnya.

Baca Juga: Waduh Gawat! Pengamat Sebut Manuver PKS Bisa Merugikan Koalisi Pengusung Anies Baswedan, Ada Apa?

Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini, mencaplok Demokrat merupakan salah satu cara agar Anies Baswedan yang merupakan pihak luar kekuasaan tidak bisa ikut bertarung bahkan menang di Pilpres 2024.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

“Ketika Moeldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak direshuffle, dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat, sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Baswedan,” tegasnya.