Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, persiapan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) yang masih akan berlangsung hingga Oktober harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Menurutnya, dengan adanya proses tersebut, maka JETP harusnya sudah mengidentifikasi perubahan kebijakan untuk mengakselerasi transisi energi.
"Penting agar arah perubahan kebijakan terfokus pada strategi tertentu agar ada integrasi implementasi antarberbagai kementerian dan lembaga," ujar Deon dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (18/8/2023).
Baca Juga: IESR ke Pemerintah: Tahun Depan, Tingkatkan Bauran Energi Terbarukan!
Deon mengatakan, dalam kerangka tersebut harus ada prioritas dalam arah kebijakan, misalnya pengakhiran subsidi energi fosil, khususnya kebijakan harga DMO batu bara, pembangunan PLTS secara masif, dan pengembangan industri manufaktur surya.
"Penentuan strategi utama penting agar eksekusi lancar dilakukan dalam 3-5 tahun mendatang atau bahkan lebih cepat lagi dengan dukungan implementasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Implementasi strategi terintegrasi ini yang dapat dukung capai visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Lanjutnya, IESR berharap agar penyusunan belanja APBN juga memasukan upaya untuk mengurangi subsidi energi fosil dan mengantisipasi dampak transisi energi pada masyarakat.
"Anggaran dari penurunan energi fosil dapat dipakai untuk mengembangkan energi terbarukan, penghentian operasi dini PLTU, dan program terstruktur mengantisipasi dampak transisi energi bagi masyarakat, pekerja, dan daerah penghasil batu bara," ungkapnya.
Baca Juga: Diundur, Dokumen CIPP JETP Bakal Diluncurkan Akhir 2023
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti