Transformasi Ekonomi Indonesia: Pelajaran Berharga dari Korsel dan China

Fadhil Hasan, ekonom senior, memberikan paparan tentang Hilirisasi, Untungkan Siapa? dalam wawancara eksklusif di program Zoominari Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh Narasi Institute pada Jumat (18/8/2023) yang dipandu oleh Achmad Nur Hidayat.

Dalam tahap awal wawancara, Fadhil Hasan memperkenalkan topik utama yang dibahas, yaitu konsep hilirisasi dan pentingnya revitalisasi sektor manufaktur. Ia menggarisbawahi dua aspek krusial dalam konteks ini.

Pertama, hilirisasi mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Hal ini menandakan langkah menuju pengembangan teknologi dan pemahaman mendalam terhadap proses produksi yang lebih canggih. Kedua, dalam perdebatan ini, aspek revitalisasi sektor manufaktur juga dipertimbangkan sebagai bagian integral dari strategi ekonomi yang lebih luas.

Baca Juga: Revolusi Hilirisasi: Mengapa Ekspor Bukan Hanya Soal Angka, Tapi Juga Manfaat Nyata?

Fadhil menjelaskan, konsep hilirisasi bukan sebatas mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, terutama sumber daya tak terbarukan. Hal ini didorong oleh keyakinan bahwa mengolah sumber daya secara lebih lanjut di dalam negeri dapat memberikan dua keuntungan utama. Pertama, meningkatkan kemampuan teknologi dan pengetahuan dalam sektor tersebut. Kedua, memberikan nilai tambah lebih tinggi terhadap produk-produk tersebut, yang nantinya akan memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Fadhil juga menjelaskan, selama ini pemerintah telah berusaha melaksanakan kebijakan hilirisasi dengan mengeksploitasi SDA, seperti nikel, pasir kuarsa, dan lain-lain. Meskipun hal ini menunjukkan hasil positif dalam peningkatan ekspor, ia berpendapat efektivitas instrumen kebijakan yang digunakan saat ini mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut.

Namun, hilirisasi tidak cukup, di sinilah pentingnya revitalisasi sektor manufaktur turut menjadi sorotan, sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsep dan Dua Hal Penting dari Tujuan Hilirisasi

Fadhil menguraikan konsep hilirisasi sebagai suatu pendekatan ekonomi yang bermaksud untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dengan mengolah SDA menjadi produk jadi, daripada hanya mengirimkan bahan mentah keluar negeri. Dia menekankan tujuan utama hilirisasi adalah untuk mencapai dua hal penting.

Pertama, hilirisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk menguatkan kapasitas teknologi dan pengetahuan dalam negeri. Dengan mengolah sumber daya secara lebih lanjut di dalam negeri, pemerintah dapat merangsang pengembangan teknologi yang lebih maju. Ini melibatkan pembelajaran dan implementasi teknologi modern untuk meningkatkan kualitas produk serta efisiensi dalam proses produksi. Tujuan ini menandakan transformasi ekonomi dari model ekspor bahan mentah ke model ekonomi yang lebih canggih dan teknologi-intensif.

Kedua, konsep hilirisasi bertujuan untuk memberikan nilai tambah lebih tinggi terhadap produk-produk dalam negeri. Dengan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, pemerintah berharap mampu menjual produk dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik maupun internasional. Ini juga berdampak positif pada penerimaan negara karena nilai ekspor yang lebih tinggi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara. Selain itu, dengan memiliki produk jadi yang berkualitas tinggi, negara dapat mengembangkan reputasi sebagai produsen produk bernilai tambah di pasar global.

Fadhil juga menyoroti bahwa hilirisasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat sektor produksi dan industri di dalam negeri, perekonomian dapat terdiversifikasi dan tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Ini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung proses hilirisasi. Ini mencakup investasi dalam riset dan pengembangan, pelatihan tenaga kerja, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri dalam negeri. Dengan demikian, konsep hilirisasi memegang peran sentral dalam upaya memajukan ekonomi negara dan meningkatkan daya saing global.

Manfaat dari Pelaksanaan Hilirisasi

Fadhil menjelaskan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan hilirisasi dalam konteks ekonomi Indonesia. Pengolahan SDA menjadi produk jadi di dalam negeri memiliki potensi untuk menghasilkan beberapa manfaat penting.

Pertama, pelaksanaan hilirisasi menunjukkan kemampuan teknologi dan pengetahuan yang lebih tinggi di dalam negeri. Dengan mengolah sumber daya secara lebih lanjut, Indonesia dapat meningkatkan pengetahuan teknis dan kemampuan produksi yang lebih maju. Ini berarti negara akan lebih mandiri dalam pengembangan teknologi daripada hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri.

Kedua, hilirisasi memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah lebih tinggi pada produk dalam negeri. Dengan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, Indonesia dapat menjual produk dengan harga lebih tinggi di pasar domestik dan internasional. Ini memberikan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara melalui ekspor produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Ketiga, manfaat lainnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperkuat sektor industri dalam negeri, perekonomian dapat tumbuh lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketidakpastian ekonomi yang mungkin muncul dari fluktuasi harga komoditas.

Selain itu, Fadhil menggarisbawahi bahwa hilirisasi dapat memacu peningkatan investasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur. Investor akan tertarik untuk berpartisipasi dalam pengolahan lebih lanjut SDA jika melihat potensi nilai tambah yang lebih besar. Ini juga membantu dalam menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung inovasi dan perkembangan industri di dalam negeri.

Dalam keseluruhan, pelaksanaan hilirisasi diharapkan akan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi Indonesia, termasuk peningkatan kapasitas teknologi, nilai tambah produk, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati instrumen kebijakan yang digunakan untuk memastikan manfaat ini dapat diwujudkan dengan efektif.

Instrumen Kebijakan Hilirisasi

Fadhil menjelaskan instrumen kebijakan yang digunakan dalam implementasi hilirisasi, termasuk larangan ekspor bahan baku pertambangan dan pemberian insentif fiskal serta non-fiskal. Dia menguraikan kedua instrumen ini serta implikasinya terhadap proses hilirisasi.

Pertama, larangan ekspor bahan baku pertambangan menjadi instrumen penting dalam mendorong pengolahan lebih lanjut SDA di dalam negeri. Dengan melarang ekspor bahan mentah, pemerintah berharap dapat mendorong industri dalam negeri untuk melakukan pengolahan dan menghasilkan produk jadi.

Namun, Fadhil mengidentifikasi beberapa dampak negatif dari larangan ini. Perbedaan harga yang signifikan antara harga internasional dan domestik dapat mendorong ekonomi ilegal seperti ekspor ilegal atau penyelundupan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan monitoring dalam sistem ekspor juga menyebabkan pelanggaran dan kerugian bagi negara.

Kedua, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal adalah instrumen lain yang digunakan untuk menarik investasi di sektor terkait. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, subsidi, atau fasilitas infrastruktur yang diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi dalam pengolahan SDA di dalam negeri. Tujuannya, untuk membuat investasi di sektor hilirisasi menjadi lebih menarik bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, Fadhil juga mengungkapkan beberapa kekhawatiran terkait instrumen kebijakan yang digunakan. Ia merasa instrumen ini mungkin tidak transparan dan dampak negatif dapat timbul, terutama dari larangan ekspor. Dampak pertama adalah munculnya ekonomi ilegal dan penyelundupan. Dampak kedua adalah potensi kehilangan penerimaan negara karena larangan tersebut. Dampak ketiga adalah potensi reaksi dari negara-negara mitra dagang yang melihat larangan ini sebagai pelanggaran aturan perdagangan internasional.

Dalam menghadapi tantangan ini, Fadhil menyarankan pertimbangan untuk memilih instrumen kebijakan yang lebih transparan dan efektif. Ia memberikan contoh alternatif, yaitu sistem tarif yang berbeda antara bahan baku dan produk olahannya. Ini akan memastikan produk jadi mendapatkan insentif lebih besar daripada produk bahan mentah tanpa harus melarang ekspor bahan mentah secara total.

Dalam keseluruhan, instrumen kebijakan hilirisasi perlu dievaluasi dengan hati-hati untuk memastikan efektivitasnya dalam mendorong pengolahan lebih lanjut SDA dan mencapai manfaat yang diharapkan.

Dampak Negatif dari Larangan Ekspor Bahan Baku

Fadhil membahas dampak negatif yang dapat timbul akibat larangan ekspor bahan baku dalam konteks pelaksanaan hilirisasi. Ia menyoroti beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi akibat kebijakan ini.

Pertama, perbedaan harga yang signifikan antara harga internasional dan domestik dapat memicu munculnya ekonomi ilegal. Dengan larangan ekspor, harga bahan mentah di pasar domestik dapat menjadi lebih rendah daripada harga internasional. Hal ini menciptakan insentif bagi individu atau kelompok untuk terlibat dalam ekspor ilegal atau penyelundupan. Penyelundupan ini dapat merugikan negara dalam bentuk pendapatan yang tidak diperoleh dari pajak dan royalti, serta merusak ketertiban ekonomi dan keamanan.

Kedua, dampak lainnya adalah potensi kehilangan penerimaan negara. Dengan tidak adanya ekspor bahan mentah, negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas ekspor ini. Fadhil merujuk pada kasus nikel di mana larangan ekspor telah mengakibatkan hilangnya potensi tambahan pendapatan negara. Dalam konteks ini, larangan ekspor dapat merugikan negara karena negara tidak dapat memanfaatkan potensi pendapatan dari ekspor komoditas tersebut.

Ketiga, larangan ekspor ini juga dapat berdampak pada perdagangan internasional. Fadhil mencatat larangan ekspor bahan baku dapat dianggap melanggar ketentuan perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini dapat menyebabkan reaksi dari negara-negara mitra dagang, yang pada akhirnya dapat mengurangi akses pasar internasional bagi produk-produk Indonesia. Dengan demikian, larangan ekspor dapat menyebabkan efek reaktif yang merugikan dalam konteks hubungan perdagangan global.

Dalam simpulannya, larangan ekspor bahan baku sebagai instrumen kebijakan hilirisasi dapat berdampak negatif pada ekonomi dan perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih cermat dan seimbang untuk meminimalkan dampak-dampak negatif tersebut sambil tetap mencapai tujuan hilirisasi.

Potensi Kehilangan Penerimaan Negara Akibat Larangan Ekspor

Fadhil menguraikan potensi dampak ekonomi yang dapat terjadi akibat larangan ekspor bahan baku dalam konteks pelaksanaan hilirisasi, khususnya terkait potensi kehilangan penerimaan negara. Ia mengidentifikasi beberapa aspek yang dapat memengaruhi penerimaan negara.

Pertama, dengan adanya larangan ekspor bahan baku, Indonesia kehilangan kesempatan untuk memeroleh pendapatan dari aktivitas ekspor. Bahan baku yang seharusnya diekspor sebagai komoditas dapat menjadi sumber pendapatan berharga bagi negara melalui penerimaan pajak, royalti, dan biaya ekspor. Tanpa ekspor, penerimaan negara dari sektor ini dapat menurun secara signifikan.

Kedua, potensi penerimaan negara juga dapat hilang karena kurangnya fleksibilitas dalam memanfaatkan harga internasional yang lebih tinggi. Dengan melarang ekspor bahan mentah, negara tidak dapat memanfaatkan potensi peningkatan harga internasional yang mungkin terjadi di masa mendatang. Hal ini mengakibatkan kehilangan peluang untuk memaksimalkan penerimaan negara yang bisa didapatkan jika bahan baku tersebut dapat diekspor.

Fadhil juga menyoroti penerimaan negara bukan hanya terkait dengan pendapatan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk nilai tambah produk. Dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi, nilai produk meningkat dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik maupun internasional. Ini dapat memberikan kontribusi tambahan pada penerimaan negara melalui peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

Dalam rangka mengatasi potensi kehilangan penerimaan negara, Fadhil memberikan alternatif solusi, yaitu melalui sistem tarif yang berbeda antara bahan baku dan produk olahannya. Dengan menerapkan tarif lebih rendah pada produk olahan daripada bahan mentah, negara dapat tetap mengamankan penerimaan sambil mendorong hilirisasi. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan potensi penerimaan yang optimal tanpa harus melarang ekspor bahan mentah sepenuhnya.

Dalam keseluruhan, potensi kehilangan penerimaan negara adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan hilirisasi. Penting untuk memastikan instrumen kebijakan yang digunakan dapat mendukung pencapaian tujuan hilirisasi tanpa mengorbankan penerimaan negara yang penting bagi pembangunan ekonomi.

Tantangan terkait Kepatuhan terhadap Aturan Perdagangan Internasional

Fadhil mengidentifikasi tantangan yang muncul terkait dengan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional dalam konteks pelaksanaan hilirisasi. Ia menggambarkan beberapa dampak dan implikasi dari larangan ekspor bahan baku terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra dagang.

Pertama, larangan ekspor bahan baku dapat menimbulkan potensi pelanggaran aturan perdagangan internasional yang diatur oleh WTO. Fadhil merinci bahwa negara-negara mitra dagang dapat melihat larangan ekspor ini sebagai pelanggaran komitmen perdagangan internasional. Ini dapat memicu sengketa perdagangan antara Indonesia dan negara-negara tersebut di bawah mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Sengketa semacam itu dapat merugikan hubungan perdagangan Indonesia dengan mitra dagang dan bahkan dapat mengakibatkan sanksi ekonomi terhadap Indonesia.

Kedua, dampak dari larangan ekspor ini juga dapat mengancam akses pasar internasional bagi produk-produk Indonesia. Fadhil menunjukkan, negara-negara mitra dagang memiliki argumen bahwa larangan ini melanggar prinsip perdagangan internasional yang mendorong kebebasan perdagangan dan non-diskriminasi. Sebagai akibatnya, negara-negara mitra dagang dapat menerapkan tindakan balasan, seperti tarif atau kuota ekspor terhadap produk-produk Indonesia. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Dampak negatif dari potensi sengketa perdagangan dan reaksi negara-negara mitra dagang terhadap larangan ekspor dapat mengganggu iklim perdagangan internasional Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini, menjaga hubungan yang positif dengan mitra dagang adalah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

Dalam menghadapi tantangan ini, Fadhil menekankan perlunya mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan hilirisasi dan kewajiban internasional dalam perdagangan. Hal ini mencakup penerapan instrumen kebijakan yang lebih sesuai dan proporsional, serta komunikasi yang efektif dengan negara-negara mitra dagang untuk menghindari konflik perdagangan yang merugikan.

Dalam keseluruhan, tantangan terkait kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam merumuskan kebijakan hilirisasi. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dalam pengembangan ekonomi nasional dan kewajiban internasional dalam perdagangan global.

Potensi Revaluasi dan Dampak Proteksionisme

Fadhil menjelaskan potensi revaluasi mata uang dan dampak proteksionisme yang dapat muncul akibat pelaksanaan hilirisasi, terutama dalam konteks larangan ekspor bahan baku. Ia menguraikan beberapa aspek yang berkontribusi terhadap potensi ini.

Pertama, dengan larangan ekspor bahan mentah, harga bahan tersebut di pasar domestik bisa menjadi lebih rendah daripada harga internasional. Hal ini dapat menciptakan tekanan terhadap nilai tukar mata uang negara. Perbedaan harga yang signifikan dapat mendorong permintaan mata uang dalam negeri untuk mendapatkan harga yang lebih rendah di pasar internasional. Revaluasi mata uang ini dapat merugikan sektor ekspor lainnya, yang bergantung pada mata uang yang lebih lemah untuk menjaga daya saing produk.

Kedua, dalam upaya untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak revaluasi mata uang, negara dapat cenderung mengadopsi kebijakan proteksionis. Fadhil menggambarkan proteksionisme adalah praktik mengurangi atau membatasi akses produk dari negara lain dengan cara penerapan tarif, kuota ekspor, atau hambatan perdagangan lainnya. Proteksionisme semacam ini dapat merugikan perdagangan internasional dan berpotensi memicu konflik dagang dengan mitra dagang.

Selain itu, dampak proteksionisme juga dapat merugikan negara dalam jangka panjang. Praktik proteksionis dapat menghambat akses pasar internasional bagi produk dalam negeri, mengurangi daya saing produk di tingkat global, dan membatasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Proteksionisme juga dapat merusak hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara mitra dagang, menghambat peluang investasi asing, dan memperlambat integrasi ekonomi global.

Dalam merespons potensi revaluasi mata uang dan dampak proteksionisme, Fadhil menyarankan perlunya perencanaan kebijakan yang cermat dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga stabilitas mata uang dan mengatasi dampak negatif proteksionisme sambil tetap mendorong pencapaian tujuan hilirisasi.

Dalam keseluruhan, potensi revaluasi mata uang dan dampak proteksionisme adalah tantangan serius yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan hilirisasi. Perlunya mempertimbangkan efek domino dari kebijakan ekonomi ini serta merancang langkah-langkah yang dapat mengurangi potensi kerugian dalam perdagangan dan stabilitas ekonomi nasional.

Efektivitas Hilirisasi untuk Komunitas Lainnya

Fadhil membahas tentang efektivitas penerapan konsep hilirisasi untuk komunitas lain di luar sektor bahan baku pertambangan, seperti pasir kuarsa. Ia mengidentifikasi beberapa pertimbangan terkait potensi efektivitas dan dampak yang mungkin terjadi ketika meluaskan konsep hilirisasi ke sektor-sektor lain.

Pertama, ia merujuk pada pentingnya mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing komunitas dan sektor industri. Fadhil menekankan bahwa apa yang berhasil dalam menerapkan hilirisasi pada satu sektor mungkin tidak langsung dapat diaplikasikan pada sektor lain. Hal ini terutama relevan ketika sektor tersebut memiliki struktur pasar, dinamika produksi, dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu analisis mendalam dan adaptasi strategi untuk menjadikan hilirisasi efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor lain.

Kedua, ia memberikan contoh dari sektor nikel sebagai pembanding. Meskipun hilirisasi pada sektor nikel dapat memberikan manfaat seperti peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan ekspor, pendekatan ini mungkin tidak sama efektif untuk komunitas lain. Sebagai contoh, bagi komoditas yang lebih kecil dan belum memiliki kapasitas produksi yang besar, larangan ekspor dan upaya hilirisasi yang serupa mungkin tidak memberikan hasil yang sama. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang berbeda dan solusi yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik setiap sektor.

Fadhil juga menggarisbawahi kesuksesan hilirisasi tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Melalui penerapan hilirisasi, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang komprehensif dan berkelanjutan perlu diadopsi untuk mencapai hasil yang positif dari pelaksanaan hilirisasi.

Dalam simpulannya, efektivitas hilirisasi untuk komunitas lain memerlukan pendekatan yang hati-hati dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor. Pemahaman mendalam terhadap dinamika sektor serta pertimbangan terhadap aspek sosial dan lingkungan sangat penting dalam merencanakan dan melaksanakan strategi hilirisasi yang sukses di berbagai komunitas.

Alternatif Instrumen Kebijakan: Tarifikasi

Fadhil membahas alternatif instrumen kebijakan yang dapat digunakan dalam konteks hilirisasi, yaitu tarifikasi. Ia menguraikan konsep tarifikasi sebagai solusi yang dapat mengatasi beberapa dampak negatif dari larangan ekspor bahan baku, sambil tetap mendorong hilirisasi.

Pertama, Fadhil menjelaskan tarifikasi melibatkan penerapan tarif ekspor yang berbeda antara bahan baku dan produk olahannya. Dengan kata lain, tarif ekspor pada produk olahan dapat ditetapkan lebih rendah daripada pada bahan baku. Pendekatan ini mungkin memungkinkan ekspor bahan baku tetap ada, sambil mendorong pengembangan sektor hilir dan meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri.

Kedua, Fadhil menggambarkan manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari sistem tarifikasi. Dengan menerapkan tarif yang lebih rendah pada produk olahan, produsen akan diuntungkan karena tetap dapat menjual produk olahan dengan harga yang kompetitif di pasar internasional. Ini dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor hilir, sambil tetap menghasilkan pendapatan ekspor.

Lebih lanjut, tarifikasi juga dapat membantu menjaga keseimbangan antara tujuan hilirisasi dan kewajiban internasional dalam perdagangan. Dengan tidak mengabaikan prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi, Indonesia dapat menghindari sengketa perdagangan dan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasionalnya.

Namun, Fadhil mencatat penerapan tarifikasi juga perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan aspek-aspek, seperti dampak pada penerimaan negara dan dampak sosial-ekonomi. Pemilihan tarif yang tepat dan strategi implementasi yang efektif perlu dipertimbangkan agar tujuan hilirisasi dapat dicapai secara optimal.

Dalam rangka merancang dan mengimplementasikan tarifikasi sebagai alternatif instrumen kebijakan, Fadhil menekankan perlunya melakukan analisis yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemilihan tarif yang tepat dan perencanaan yang matang dapat membantu menciptakan efek positif yang sesuai dengan tujuan hilirisasi dan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Pertimbangan Penciptaan Lapangan Kerja dalam Hilirisasi

Fadhil mengulas pentingnya mempertimbangkan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dalam konteks pelaksanaan hilirisasi SDA, terutama komoditas pertambangan dan mineral. Ia mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan penciptaan lapangan kerja dalam strategi hilirisasi.

Pertama, Fadhil menekankan bahwa sementara hilirisasi memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk dan ekspor, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja mungkin tidak selalu signifikan. Ini karena proses hilirisasi cenderung lebih terfokus pada peningkatan nilai tambah melalui proses produksi yang lebih canggih dan efisien, bukan pada peningkatan jumlah tenaga kerja.

Kedua, Fadhil menggarisbawahi perlunya merespons tantangan tingkat pengangguran dengan strategi yang lebih komprehensif. Ia menyoroti kebijakan hilirisasi mungkin kurang efektif dalam menciptakan lapangan kerja secara langsung, terutama dalam sektor-sektor yang mengandalkan teknologi dan otomatisasi. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar strategi hilirisasi digabungkan dengan upaya revitalisasi sektor manufaktur tradisional yang lebih banyak memerlukan tenaga kerja manusia.

Fadhil juga menggambarkan potensi revitalisasi industri manufaktur tradisional sebagai alternatif yang lebih efektif dalam penciptaan lapangan kerja. Revitalisasi ini melibatkan pengembangan industri yang lebih intensif tenaga kerja, dengan fokus pada teknologi tepat guna dan penggunaan tenaga kerja lokal. Ini dapat membantu mengatasi tantangan tingkat pengangguran dan memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam merencanakan dan melaksanakan hilirisasi, Fadhil mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang antara peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Perlunya koordinasi antara sektor yang berbeda, termasuk sektor hilir dan sektor manufaktur, sangat penting dalam mengatasi tantangan pengangguran dan memastikan dampak positif hilirisasi terhadap masyarakat.

Dalam keseluruhan, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak hilirisasi terhadap lapangan kerja dengan cermat dan mengadopsi strategi yang komprehensif untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Penerapan hilirisasi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang ada, guna mencapai hasil yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Revitalisasi Industri Manufaktur

Fadhil membahas pentingnya peran revitalisasi industri manufaktur dalam konteks hilirisasi. Ia menggarisbawahi perlunya mengimbangi strategi hilirisasi dengan upaya revitalisasi sektor manufaktur yang dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pertama, Fadhil menjelaskan revitalisasi industri manufaktur memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja secara signifikan. Sebagai sektor yang cenderung lebih bergantung pada tenaga kerja manusia daripada teknologi otomatisasi, revitalisasi dapat memberikan peluang bagi pekerja lokal untuk berpartisipasi dalam proses produksi. Ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, ia menguraikan revitalisasi industri manufaktur juga dapat memberikan kontribusi terhadap diversifikasi ekonomi. Dengan mengembangkan sektor manufaktur yang beragam, negara dapat mengurangi ketergantungannya pada sektor primer, seperti pertambangan. Diversifikasi ekonomi ini dapat membantu mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi yang terkait dengan fluktuasi harga komoditas.

Fadhil juga menggarisbawahi pentingnya teknologi tepat guna dalam revitalisasi industri manufaktur. Mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kapabilitas tenaga kerja dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Teknologi tepat guna juga dapat mengurangi ketergantungan pada teknologi impor yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi domestik.

Selain itu, ia mencatat revitalisasi industri manufaktur juga dapat membantu menciptakan nilai tambah produk domestik. Dengan mengolah bahan baku lokal menjadi produk jadi di dalam negeri, nilai tambah ekonomi dapat bertambah dan masyarakat dapat merasakan manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi. Ini juga dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar internasional.

Dalam rangka melaksanakan revitalisasi industri manufaktur, Fadhil menekankan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah. Ini termasuk penyediaan insentif bagi pengusaha lokal, pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor manufaktur, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan sektor. Selain itu, partisipasi aktif dari sektor swasta dalam mengembangkan industri manufaktur juga diperlukan.

Dalam simpulannya, revitalisasi industri manufaktur memiliki peran yang penting dalam mendukung efek positif hilirisasi. Strategi ini dapat mengatasi tantangan tingkat pengangguran, meningkatkan diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik. Kombinasi antara hilirisasi dan revitalisasi industri manufaktur yang bijaksana dapat membantu mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan Transformasi Perekonomian dengan Negara Lain

Dalam wawancara tersebut, Fadhil menjelaskan pentingnya melihat transformasi perekonomian Indonesia dalam konteks perbandingan dengan negara lain. Ia menggarisbawahi pentingnya belajar dari pengalaman transformasi ekonomi yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, terutama dalam hal mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan mengatasi tantangan pengangguran.

Pertama, Fadhil mengacu pada contoh negara seperti Korea Selatan dan China yang telah berhasil dalam transformasi ekonomi mereka. Ia menggambarkan kedua negara ini mampu mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan menjadikan sektor manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan. Melalui investasi dalam teknologi, peningkatan produktivitas, dan fokus pada ekspor produk manufaktur, mereka berhasil menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

Kedua, Fadhil menggarisbawahi bahwa Indonesia mengalami tantangan dalam mencapai transformasi ekonomi serupa. Ia mencatat sektor manufaktur di Indonesia belum mengalami pertumbuhan sebanding dengan negara-negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi. Faktor-faktor seperti kurangnya investasi dalam teknologi dan rendahnya daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar internasional menjadi kendala yang perlu diatasi.

Fadhil menekankan perlunya adopsi teknologi tepat guna dalam transformasi ekonomi Indonesia. Ia menyoroti pentingnya mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas lokal, sehingga dapat mendorong efisiensi dan produktivitas dalam sektor manufaktur. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih kompetitif dalam pasar global dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Lebih lanjut, Fadhil menyebut transformasi ekonomi Indonesia perlu melibatkan sektor swasta secara aktif. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan tenaga kerja dapat mempercepat proses transformasi. Ia juga menggarisbawahi transformasi ekonomi harus mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, untuk menciptakan inklusivitas ekonomi.

Dalam simpulannya, perbandingan transformasi perekonomian Indonesia dengan negara-negara lain menggarisbawahi tantangan yang dihadapi serta pelajaran yang dapat diambil. Dengan mengamati keberhasilan negara-negara lain dalam mengembangkan sektor manufaktur dan mengatasi tantangan pengangguran, Indonesia dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Usai Kritik Data Hilirisasi Nikel, Faisal Basri: Saya Khilaf, Tidak Ada Kebencian pada Pak Jokowi