Pemilu Menghitung Hadir, Muhajir Harap Netralitas Dijunjung Jokowi

Ketua Umum Forum Ummat Bersatu (Fourbes) Ahmad Muhajir Sodruddin menyerukan netralitas untuk dijunjung tinggi oleh pemerintah hingga penyelenggaran pesta demokrasi di Pemilu 2024.

Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah tak usah ikut campur sebagai tim sukses guna menjadi etika hingga keadilan. Ia meminta hal ini ditekankan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga: Diapresiasi Jokowi, Samsat Digital Inovasi Bapenda Jabar Jadi Percontohan Nasional

"Hal yang paling utama adalah Presiden dan para menteri yang terlibat sebagai tim sukses agar menjaga dan memelihara etika sekalipun mereka punya hak untuk.mendukung pasangan calon (Paslon) tertentu yang didukung," kata Muhajir dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (8/2).

Ia berharap suara kegalauan yang disampaikan forum Guru Besar dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di tanah air terkait proses demokrasi yang tengah berlangsung hendaknya dijadikan sebagai alarm untuk mengembalikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu secara demokratis dengan mengedepankan etika sebagai penyelenggara negara. 

Aktivis PP Muhammadyah itu mengingatkan, bahwa pesan yang disampaikan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat adalah bentuk kecintaan terhadap Indonesia dalam rangka menyelamatkan demokrasi, dalam rangka memperkuat demokrasi hari ini dan ke depan.

"Yang kita hadapi hari ini bukan saja siapa yang akan terpilih tetapi bagaimana proses pemilihan Presiden dan Wapres itu bisa berlangsung dengan adil dan kredibel karena trust dari publik itu penting," tutur Muhajir.

Lebih lanjut Ketua Umum Fourbes Muhajir Sodruddin meminta agar pemerintah, khususnya agar menjaga kesejukan dan iklim demokrasi yang kondusif. 

Presiden jangan mewariskan luka yang mendalam kepada publik, dengan perlakuan khusus,  ada yang diberi kesempatan, ada yang aksesnya dihalangi. 

"Ini bentuk ketidakadilan yang sungguh menyakitkan hati bagi masyarakat pemilih," tegas Muhajir seraya mengingatkan, bahwa demokrasi itu bukan saja hasil akhir tetapi juga bagaimana proses itu dihargai.

Baca Juga: Anies Tanggapi Gejolak Aksi Mahasiswa Tuntut Jokowi

Ia menunjuk contoh di negara-negara maju memang ada perdebatan antar gagasan, program dan sebagainya. Tetapi penghargaan terhadap proses demokrasi itu sangat tinggi. 

"Inilah yang kita hadapi hari-hari yang akan datang. Jangan mengulangi lagi kejadian Pemilu 2019 yang penuh dengan intrik dsb," kata Muhajir.

Mantan anggota DPR RI menyindir tertentu paslon yang pernah merasakan kekalahan yang menyakitkan semestinya ikut merasakan bagaimana kepedihan paslon-paslon yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Karena itu, ia berharap rasa keadilan itu dikedepankan.

Baca Juga: Anies Ogah Komentari Pertemuan Jokowi dan Ketum PSI: Lebih Penting Ngurus Rakyat

"Sebagai penyelenggara negara harus menegakkan etika, karena etika itu adalah bagian dari pengejawantahan rasa keadilan, dan rasa ketidakberpihakan kepada salah satu paslon," tutur Muhajir.

Menurut Muhajir, publik hari ini menjadi terkotak-kotak bukan karena ada persaingan gagasan tetapi karena adanya bentuk rasa ketidakadilan yang ditunjukkan oleh penyelenggara negara dan juga penyelenggara Pemilu.

Terkait akademisi di kampus-kampus, Muhajir berharap jangan pernah ada stigma yang menyakiti mereka karena pernyataannya. Ia mengingatkan orang-orang kampus adalah orang-orang terhormat, dan penjaga marwah kebangsaan Indonesia. 

"Mereka tidak terdistorsi dengan kepentingan politik, mereka hanya ingin proses demokrasi berlangsung bisa dilakukan secara adil, menjunjung etika," ungkap Ketum Fourbes ini seraya menambahkan, pernyataan kalangan kampus sebagah alarm yang harus ditangkap semangatnya. Bukan dikesankan seolah-olah semuanya diatur. 

"Kami pernah jadi aktivis kampus, kami memahami jika pesan dari teman-teman kampus itu betul-betul pesan moral untuk kebaikan bangsa," ucap Muhajir.

Ia juga menyambut baik putusan sanksi peringatan keras terakhir DKPP kepada KPU, yang disebutnya memberikan harapan bahwa di tengah rasa ketidakpercayaan itu ada lorong kegelapan yang mulai terang benderang bahwa wasit pemilu itu masih respek terhadap aturan-aturan yang berlaku. 

Untuk itu, Fourbes meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu tidak main-main, tidak berpihak. Jadilah wasit yang baik.

Baca Juga: Politisasi Bansos Era Jokowi, Gejala Otoritarianisme Baru?

"Sekali publik tidak percaya sangat mungkin proses demokrasi ini akan tercederai," pungkas Muhajir seraya berharap hal itu tidak terjadi.