Jadi Percontohan, Sistem Merit Jabar Diapresiasi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa sistem merit yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Sistem ini diakui oleh KPK sebagai langkah progresif dalam meminimalisir praktik korupsi di sektor pemerintahan.

Korsup Wilayah 1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Arif Nurcahyo mengatakan sistem merit yang diterapkan di Jawa Barat memberikan penilaian kinerja yang obyektif terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan prestasi dan integritas, bukan atas dasar hubungan atau pertimbangan subjektif lainnya. 

Baca Juga: KPK Sebut Sertifikasi Aset Jabar Masih di Bawah 50 Persen

"Ini telah mengubah paradigma dalam manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi tersebut," kata Arif kepada wartawan di Bandung, Rabu (26/3/2024)

Menurutnya,  sistem merit yang telah diterapkan di Jawa Barat memberikan contoh yang baik bagi pemerintah daerah lain untuk mengadopsi pendekatan yang sama. 

"Sistem merit yang transparan dan berbasis prestasi seperti ini dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam memerangi korupsi di sektor pemerintahan," ujarnya

Penerapan sistem merit di Jawa Barat telah menunjukkan hasil positif dengan peningkatan kinerja birokrasi dan penurunan tingkat korupsi. Para pegawai yang berkualitas dan berintegritas didorong untuk berprestasi lebih baik demi kepentingan masyarakat.

Baca Juga: KPK Tetapkan Kepala Daerah ini Tersangka TPPU, Kerugian Negara Puluhan Miliar

Sistem ini juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, di mana setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk meraih promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi kerja mereka. Hal ini memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghindari praktik korupsi.

Berbagai kebijakan anti-korupsi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti pelaporan harta kekayaan dan penerimaan gratifikasi yang transparan, telah menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Baca Juga: UMKM Terancam, Komisi VI DPR Khawatir Produk Impor China Bisa Banjiri Indonesia lewat Tiktok Shop

Dengan adopsi sistem merit yang efektif dan penerapan kebijakan anti-korupsi yang ketat, diharapkan pemerintah daerah lain dapat mengikuti jejak Jawa Barat dalam memerangi korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. 

"KPK juga siap memberikan dukungan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah yang ingin menerapkan sistem serupa," tegasnya 

Arif menambahkan pihaknya juga menyoroti manajemen ASN termasuk assesment ASN Pemprov Jabar. Diharapkan proses yang berlangsung khususnya di Jabar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Dan tidak terjadi lagi suap atau gratifikasi dalam rangka manajemen ASN karena sistem Merit di Jabar sudah sangat baik dibandingkan beberapa Pemda lain. Sehingga menjadi contoh dan teladan bagi Pemda lain," ungkapnya

Baca Juga: Sekda Bandung Jadi Tersangka KPK, Begini Reaksi Bey Machmudin

'Jadi nanti kalau misalnya ada proses promosi, rotasi maupun terkait manajemen ASN nanti bisa dilaporkan kepada KPK," pungkasnya