Penduduk Tak Dibatasi, IKN Enggak Akan Jadi Kota untuk ASN

Pemerintah Indonesia menegaskan soal arah pembangunan dari  Ibu Kota Nusantara (IKN). Pihaknya menegaskan bahwa kota tersebut akan menjadi wilayah terbuka, atraktir dan bersahabat untuk masyarakat dari Indonesia.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa kota tersebut tak akan memiliki pembatasan terhadap jumlah pendudukannya, ia juga tidak khusus untuk menampung dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Berjalan Sesuai Rencana, Kasatgas Sebut Pembangunan IKN Tidak Terburu-buru

"Kota bersifat organik dan terus berkembang sesuai dengan akumulasi sumber dayanya. Kita tidak pernah bisa membatasi kota karena selalu menjadi sistem yang terbuka bagi semua," ujarnya dilansir pada Kamis (08/08/2024).

IKN akan memiliki fungsi komersial, ekonomi, sosial, olahraga, dan mixed-use yang signifikan. Tujuan utamanya adalah membuat wilayah tersebut menjadi kota yang atraktif dan tidak eksklusif.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, IKN memiliki visi "Universally Inspired" yang mengarahkan pembangunan kota ini berdasarkan contoh-contoh terbaik dari kota yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan di dunia.

IKN diharapkan menjadi inspirasi dunia sebagai kota hijau, berkelanjutan, inklusif, dan bertaraf hidup tinggi, didukung oleh penerapan teknologi, di tengah tantangan perubahan iklim.

Pengembangan kawasan IKN didasarkan pada prinsip pembangunan yang harmonis antara manusia, alam, teknologi, dan lingkungan sebagai kesatuan yang utuh. Perencanaan dan pembangunan IKN mengedepankan prinsip penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) untuk menjaga keseimbangan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial.

Baca Juga: Lewat Kerja Sama dengan Media, Hadi Tjahjanto Dorong Pemberitaan Akurat Mengenai IKN

IKN juga memastikan kesetaraan gender dan inklusi sosial, sehingga semua pihak termasuk perempuan, anak, pemuda, lansia, dan disabilitas dapat terlibat dan menerima manfaat dari setiap program pembangunan.