74% Energi Indonesia Akan Hijau di 2060, Pemerintah Butuh Investasi Rp16.582 Triliun

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 74 persen pada tahun 2060. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060 guna mewujudkan target net zero emission (NZE).

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar menegaskan, peta jalan tersebut telah dirancang secara jelas dan terukur.

“Pemerintah telah menyiapkan roadmap yang clear dengan rencana untuk dapat meningkatkan porsi EBT sebesar 21% pada tahun 2030, 41% pada 2040, hingga mencapai 74% pada 2060,” ujar Wanhar dalam gelaran Electricity Connect 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: RUPTL PLN Butuh 42 GW EBT, Dirjen EBTKE Dorong Bank Mandiri Jadi Motor Investasi

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga Agustus 2025, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional mencapai 107 gigawatt (GW). Dari total tersebut, porsi pembangkit berbasis EBT baru 14,4 persen atau sekitar 15,4 GW, sementara sisanya masih didominasi pembangkit fosil seperti PLTU batu bara dan PLTG gas bumi.

Untuk mengejar target bauran energi bersih, pemerintah menyiapkan peta jalan investasi dan integrasi sistem melalui pembangunan pembangkit skala besar, sistem transmisi antar pulau, serta teknologi penyimpanan energi (energy storage system).

“Dengan langkah ini, Indonesia akan bertransformasi menjadi salah satu negara yang berswasembada energi bersih di dunia. Upaya transisi energi ini kita lakukan dengan strategi yang terarah. Pembangunan pembangkit EBT terus kita dorong,” tambah Wanhar.

Baca Juga: Wow! Listrik Diesel 15 Kali Lebih Mahal dari PLTU, ESDM : Saatnya ke EBT

PLTS, PLTA, hingga Nuklir Jadi Pilar Energi Bersih

Kementerian ESDM menyiapkan beragam opsi teknologi untuk menopang sistem kelistrikan nasional di masa depan, di antaranya:

• PLTS skala besar, atap, dan terapung;

• PLTB onshore dan offshore;

• PLTP dengan potensi nasional mencapai 24 GW;

• PLTA dan pumped storage sebagai base load hijau.

Selain itu, pemerintah juga akan mulai mengintegrasikan teknologi nuklir skala kecil atau Small Modular Reactor (SMR) sebesar 250 MW sebagai tahap awal pada 2032, sebelum dikembangkan menjadi 7 GW pada 2040 dan 35 GW pada 2060.

“PLTN itu nanti small modular, satu unit menghasilkan 250 MW. Nanti kita sudah rencanakan di dua lokasi. Tapi sampai 2040 kita akan 7 giga, bahkan di 2060 nanti kita akan 35 gigawatt PLTN,” kata Wanhar.

Baca Juga: Transisi Energi Berkelanjutan, Pertamina NRE Kembangkan EBT dan Layanan Optimasi Aset

Integrasi Sistem: Supergrid Nasional Mulai 2029

Tantangan utama dalam percepatan EBT adalah ketimpangan geografis antara potensi energi dan pusat permintaan listrik. Untuk itu, pemerintah bersama PLN menyiapkan interkoneksi antar pulau serta pembangunan supergrid nasional.

Peta pengembangannya mencakup:

• Interkoneksi Jawa–Bali 500 kV beroperasi mulai 2029,

• Interkoneksi Sumatra–Jawa pada 2031,

• dan Interkoneksi Jawa–Kalimantan pada 2040.

Dengan sistem ini, potensi besar EBT di wilayah timur dan barat Indonesia—seperti tenaga air di Kalimantan dan Sumatra—dapat disalurkan untuk menopang beban listrik di Jawa dan Bali yang menjadi pusat industri dan permukiman.

“Interkoneksi antar pulau dan pengembangan supergrid menjadi kunci untuk mengatasi mismatch antara potensi energi terbarukan dengan pusat beban Indonesia,” terang Wanhar.

Baca Juga: Harga Listrik EBT Masih Tinggi, Pemerintah Siapkan Subsidi Khusus

Investasi Rp16.582 Triliun Diperlukan Hingga 2060

Pemerintah memperkirakan total kebutuhan investasi untuk menopang transisi energi hingga 2060 mencapai lebih dari USD 1.000 miliar atau sekitar Rp16.582 triliun. Angka ini mencakup pembangunan pembangkit EBT, sistem transmisi interkoneksi, energy storage, dan infrastruktur distribusi hijau.

Menurut Wanhar, rata-rata kebutuhan investasi per tahun mencapai USD 30 miliar. Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, serta kolaborasi antara BUMN dan swasta.

“Oleh karena itu, partisipasi investor nasional maupun internasional, kerja sama lintas sektor, serta dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kita bersama,” ujarnya.

Baca Juga: Pertamina Resmikan Pilot Plant Hidrogen Hijau, Pemerintah Tegaskan Dukungan Ekosistem Energi Bersih

Langkah Lanjutan: Green Ammonia dan Hidrogen

Selain pengembangan pembangkit hijau, pemerintah juga menyiapkan strategi pemanfaatan bahan bakar rendah karbon seperti green hydrogen dan green ammonia untuk mendukung sistem pembangkit dan transportasi energi masa depan.

Teknologi penyimpanan seperti Battery Energy Storage System (BESS) serta penerapan carbon capture and storage (CCS) di pembangkit fosil eksisting akan menjadi jembatan transisi menuju sistem nol emisi.

“Kita juga mendorong inovasi pemanfaatan biomassa melalui co-firing serta pemakaian teknologi baru seperti battery energy storage system, pumped storage, hingga carbon capture and storage,” pungkas Wanhar.