Revisi RUPTL Menguat di Tengah Akselerasi PLTS 100 GW

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mengakomodasi target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW). Langkah ini diambil guna menyerap produksi solar panel domestik sekaligus menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik melalui dedieselisasi.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa percepatan pembangunan PLTS ini merupakan arahan langsung dari Presiden. Saat ini, Direktorat JenderalEnergi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetailkan rencana pembangunan tahap awal sebesar 17 GW dari total target 100 GW tersebut.

Baca Juga: 1,3 GW PLTS Atap Sudah Terpasang, Indonesia Makin Optimis Menuju 100 GW Tenaga Surya

"Arahan dari Presiden itu bagaimana kita mempercepat untuk PLTS 100 GW untuk kebutuhan dalam negeri. Ini akan berimbang. Dari Dirjen EBTKE juga lagi membuat detailnya. Dilakukan prioritas itu 17 GW terlebih dulu, kemudian secara bertahap dipenuhi sampai 100 GW," ujar Yuliot di Jakarta.

Sinyal Perubahan RUPTL Terkait adanya potensi tumpang tindih dengan target RUPTL saat ini yang mematok kapasitas EBT sebesar 69,5 GW dalam 10 tahun, Yuliot menegaskan bahwa dokumen perencanaan tersebut bersifat dinamis. Pemerintah membuka peluang besar untuk menyesuaikan RUPTL dengan kebutuhan dan target baru pemerintah.

"Ya, RUPTL kan bisa diubah, itu kan rencana sesuai kebutuhan," tegas Yuliot menanggapi potensi revisi dokumen perencanaan kelistrikan tersebut.

Urgensi penyerapan PLTS di dalam negeri juga dipicu oleh tantangan ekspor solar panel ke pasar Amerika Serikat (AS) yang mulai terkena tarif. Pemerintah berencana mengalihkan fokus produsen solar panel domestik-seperti yang berada di Kawasan Industri Batang, Kendal, dan Batam-untuk menyuplai kebutuhan proyek nasional.

"Kita melihat volume yang diekspor ke Amerika itu berapa dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak. Maka kita percepat untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi ini akan berimbang. Domestik berarti (pasarnya), ekspornya distop dulu," jelasnya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Petakan Bendungan Guna Tambah Kapasitas PLTS 15 Gigawatt

Substitusi dan Konversi Dalam memetakan target 100 GW tersebut, Yuliot menjelaskan strategi pemerintah akan berfokus pada dua area utama: substitusi pembangkit diesel (dedieselisasi) dan konversi pembangkit gas (PLTG). Sektor yang memiliki BPP tinggi akan menjadi prioritas utama transisi ke tenaga surya.

"Kita petakan seluruh kebutuhan itu, ada kebutuhan sebagai substitusi atau konversi dari dedieselisasi. Kemudian ada gas, kita menggunakan sekitar 20 GW untuk PLTG, itu juga bisa kita konversikan. Untuk yang prioritas, kita dorong PLTS di wilayah yang BPP dari PLN-nya tinggi," papar Yuliot.

Meski target 100 GW ini tergolong masif untuk dicapai dalam waktu singkat, pemerintah optimistis melalui pemetaan yang detail di Dirjen EBTKE, target tersebut dapat terdistribusi untuk memenuhi kebutuhan industri, tambang, hingga substitusi energi di berbagai wilayah Indonesia.