Efek Perang AS-Iran, Dominasi Cina di Asia Tenggara Dinilai Makin Besar

Krisis Timur Tengah yang membuat Amerika Serikat (AS) mencurahkan sebagian besar perhatian dan upayanya di kawasan tersebut, berpotensi membuat fokus dari negara adidaya itu beralih dari Asia Tenggara, setidaknya untuk sementara waktu. 

Kondisi tersebut berpotensi membuat Republik Rakyat Cina mendapatkan ruang lebih besar untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara.

Bagi sementara pengamat, fokus perhatian AS pada Timur Tengah mengakibatkan hilangnya kekuatan penyeimbang bagi Cina di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS). 

Sekelompok pemerhati Cina yang tergabung dalam Forum Sinologi Indonesia (FSI) berpandangan bahwa tindakan asertif dan agresif Cina di LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang lebih panjang. 

“Dalam dua dasawarsa terakhir, Cina telah bersitegang dengan Vietnam, Indonesia, dan Filipina terkait upaya negara itu menegaskan kepemilikannya atas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ketiga negara di atas dengan dalih sembilan garis putus-putus (Nine dash-line),” tutur ketua FSI Johanes Herlijanto dalam seminar “Keketuaan Filipina dan Diplomasi Cina di ASEAN,” di Jakarta.

“Padahal klaim kewilayahan berdasarkan garis putus-putus tersebut oleh pihak negara-negara Asia Tenggara dinilai bertentangan dengan UNCLOS,” kata Johanes Herlijanto yang juga akademisi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH).

Acara yang dipandu oleh dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden, Muhammad Farid, itu menghadirkan Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir, sinolog yang juga dosen politik di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Dr. Klaus Heinrich Raditio, serta peneliti mitra FSI, Dr. Ratih Kabinawa. 

Yang menarik dari seminar tersebut adalah cakupan pembahasannya yang tidak melulu berkutat pada isu keamanan. Dalam pemaparan para pembicara, disampaikan bahwa Cina ternyata tidak hanya menunjukkan sikap agresif dalam aspek keamanan, antara lain dengan melakukan strategi grey zone, yaitu menghadirkan gangguan di ZEE negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) melalui pengerahan milisi maritim yang dibayangi unit penjaga pantai Cina. 

Namun, Cina juga berupaya menanamkan dominasi terhadap ASEAN melalui jalur-jalur diplomasi. Bahkan ketika keketuaan ASEAN berada di tangan Filipina, negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali menjadi korban strategi grey zone Cina di atas, Cina ditengarai akan tetap berupaya meningkatkan pengaruhnya. 

“Bejing seringkali meningkatkan kedekatan bilateralnya dengan anggota ASEAN yang sedang mendapat giliran menjadi ketua dari organisasi multilateral itu,” kata Dr. Ratih Kabinawa, peneliti mitra FSI, dalam pemaparannya. 

Baca Juga: Iran Tak Percaya Amerika Serikat, Tegaskan Konflik Belum Usai Meski Ada Gencatan Senjata

Menurut Ratih, strategi yang efektif bagi Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya dalam organisasi tersebut adalah melalui upaya memperkuat hubungan bilateral dengan masing-masing anggota ASEAN. 

Pertanyaannya, bagaimana Cina melanjutkan upaya untuk memengaruhi agenda ASEAN di saat organisasi ini diketuai oleh Filipina? Pertanyaan itu penting mengingat akhir-akhir ini Filipina seringkali berada dalam ketegangan dengan Beijing sebagai akibat praktik Grey Zone negara itu di ZEE Filipina. 

Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, Ratih merujuk pada proposal “eksplorasi energi bersama,” yang muncul sebagai solusi potensial bagi krisis energi yang sedang dihadapi negara itu akibat perang di Timur Tengah, sebagai celah yang dapat dimanfaatkan Beijing untuk membangun kedekatan dengan Manila. 

Ratih mengkhawatirkan adanya resiko Filipina gagal mendorong penyelesaian Kode Etik Prilaku (COC) di LCS bila eksplorasi bersama tersebut jadi dilaksanakan. Ia mengimbau agar Manila berupaya keras untuk memperkuat kerekatan di dalam ASEAN, serta mengutamakan agenda ASEAN.

“Manila harus memberikan penekanan terhadap agenda ASEAN, utamanya terselesaikannya COC yang dapat mengurangi potensi ketegangan di kawasan ini,” katanya. 

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Ahmad Shaleh Bawazir, menambahkan bahwa hubungan antara Cina dan ASEAN sangat menarik untuk diamati. Pasalnya hubungan kedua negara ini sangat unik dan diwarnai dengan sebuah paradoks, yaitu adanya ketidakpercayan (distrust) di antara kedua belah pihak, meski terdapat hubungan yang sangat dekat. 

“Cina dan ASEAN berada dalam hubungan yang sangat dekat sekali. Keterlibatan Cina dengan ASEAN cukup dalam, sangat intensif, dan dalam berbagai aspek dan tingkatan,” tuturnya. Namun di sisi lain, ia memamparkan pula bahwa rasa saling percaya antara ASEAN dan Cina masih belum memadai. Selain itu, insiden antara Cina dengan negara-negara ASEAN juga masih sering terjadi. 

Dalam pandangan Ahmad, ketidakpercayaan yang muncul di kalangan negara-negara ASEAN pada Cina ada hubungannya dengan masalah di LCS. Namun dia optimis bahwa insiden akan semakin berkurang bila COC di LCS telah berhasil disepakati.  

“Saat ini negosiasi masih terus berjalan dengan target penyelesaian di tahun 2026,” tuturnya. 

Ia yakin bahwa negosiasi akan berjalan dengan baik bila ketegangan dapat ditekan pada tingkat rendah. Oleh karenanya, ia menganggap upaya mengelola ketegangan sebagai salah satu hal yang sangat penting.

Sementara itu, pemerhati hubungan internasional dan pakar hubungan Indonesia-Cina, Dr. Klaus Heinrich Raditio, mengemukakan pandangan yang cenderung pesimistis mengenai niat Cina untuk menyelesaikan COC di tahun 2026. 

“Pertama posisi Cina di LCS sudah cukup kuat, kedua AS dan Cina sudah bergabung dalam apa yang disebut sebagai G2, yaitu kelompok yang terdiri dari dua negara tersebut,” tambahnya. 

Menurutnya, hal di atas menyulitkan AS untuk turut serta dalam negosiasi COC. Oleh karena itu, Klaus berpandangan bahwa persatuan ASEAN menjadi syarat mutlak bagi terselesaikannya COC di LCS. “Tanpa persatuan ASEAN, tak akan ada keberhasilan,” tegas dia. 

Baca Juga: Pantau Tekanan China, Amerika Serikat dan Sekutu Dukung Panama

Namun penyandang gelar doktor dari Universitas Sydney Australia itu memiliki optimisme terhadap keketuaan Filipina. “Filipina memiliki posisi yang kuat di mata hukum,” jelas Klaus merujuk pada hasil Mahkaman Internasional di Den Haag tahun 2016 yang menggugurkan klaim kepemilikan RRC pada sebagian besar wilayah LCS itu. 

Bagi Klaus, tindakan Filipina menjadi satu-satunya yang berani menggugat Cina di Mahkamah Internasional perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa Filipina pun memiliki isu-isu domestik yang menjadi tantangan bagi peran negara itu di ASEAN. 

Oleh karena itu, Klaus menaruh harapan besar pada Indonesia, sebagai pemimpin informal dari ASEAN, untuk memainkan peran sangat penting, yaitu mempersatukan negara-negara ASEAN.