Target Kemiskinan 0% Dikebut, Ini Jurus yang Disiapkan Pemerintah

Pemerintah memasang target ambisius dalam pengentasan kemiskinan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah optimistis menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.

Optimisme itu disampaikan Muhaimin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Pemerintah pun menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas dalam program percepatan pengentasan kemiskinan.

“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini nol persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” kata Muhaimin.

Adapun sejumlah jurus yang disiapkan untuk mencapai target tersebut adalah melalui pengembangan UMKM, perluasan perlindungan sosial, hingga integrasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Data Kemiskinan Turun: Dari 8,57 Persen pada 2024 Jadi 8,25 Persen di 2025

Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah pun meminta seluruh kementerian, lembaga, hingga BUMN aktif membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Muhaimin.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan aset dan ruang milik kementerian, lembaga, maupun BUMN yang belum optimal sebagai tempat pemasaran produk hingga festival UMKM. Bahkan, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran jumbo untuk mendukung geliat UMKM dan ekonomi kreatif.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memperbesar perhatian pada perlindungan sosial. Muhaimin menyebut anggaran perlindungan sosial dalam APBN kini telah mencapai Rp508,2 triliun. Dana tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Baca Juga: UMKM dan Ekonomi Kreatif Jadi Senjata Pemerintah Lawan Kemiskinan

Pemerintah juga tengah mengintegrasikan seluruh data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tidak tumpang tindih.

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Muhaimin.