Yusril Soal Film Pesta Babi: Seniman Tak Bisa Berlindung di Balik Kebebasan Berekspresi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan para seniman tidak bisa berlindung di balik alasan kebebasan berekspresi terkait polemik film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Menurut Yusril, pihak yang terlibat dalam produksi film, mulai dari penulis skenario, sutradara, hingga produser, perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai makna judul film yang dinilai kontroversial dan berpotensi menimbulkan berbagai tafsir.

Baca Juga: Yusril Sebut Film Dokumenter Pesta Babi Punya Narasi Provokatif, Tapi Kritik Masih Wajar

“Kalau pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/5).

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril merespons polemik pembubaran sejumlah kegiatan pemutaran film dokumenter garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale di berbagai daerah.

Yusril mengatakan pemerintah tidak bisa bersikap pasif di balik kewenangan negara. Namun di sisi lain, seniman juga harus memiliki tanggung jawab moral atas karya yang dipublikasikan kepada masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa diam dan berlindung di balik kekuasaan. Pada saat yang sama, seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Meski demikian, Yusril memastikan pemerintah tidak pernah menginstruksikan pelarangan pemutaran film dokumenter tersebut.

Ia menegaskan Indonesia tetap merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi bagi masyarakat.

“Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” kata Yusril.

Menurutnya, kritik yang disampaikan dalam film terkait proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan masih tergolong wajar, walaupun mengandung narasi yang dinilai provokatif.

“Walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ucapnya.

Yusril juga meminta masyarakat tidak bereaksi berlebihan hanya karena judul film tersebut. Ia menilai ruang diskusi publik tetap penting agar masyarakat bisa menilai isi film secara terbuka.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.

Di sisi lain, Yusril menilai kritik dalam film dokumenter tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.

“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sendiri menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap masyarakat adat di Papua.

Baca Juga: Nobar Film Pesta Babi Tak Dilarang, Tapi Dibatasi? Pemerintah Bicara Kebebasan, Sambil Ingatkan ‘Batas Moral’

Film berdurasi sekitar 90 menit itu menyoroti hilangnya hutan adat, pangan tradisional, hingga kedaulatan masyarakat lokal di wilayah seperti Merauke, Boven Digoel, dan Mappi akibat proyek strategis nasional.