Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PAEI Nilai DSI Bisa Perkuat Transparansi Ekspor dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

        PAEI Nilai DSI Bisa Perkuat Transparansi Ekspor dan Tingkatkan Kepercayaan Investor Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi memperkuat transparansi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

        Menurut David, DSI dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis, serta memastikan nilai ekonomi ekspor memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.

        “Saya melihat pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional, sehingga penting memastikan nilai ekonominya tercatat lebih transparan, devisanya kembali ke dalam negeri, dan manfaatnya optimal bagi perekonomian,” ujar David.

        Ia menjelaskan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memiliki kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perdagangan.

        Dari sisi ekonomi, David menilai DSI berpotensi memperkuat monitoring ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini menjadi perhatian dalam perdagangan komoditas.

        “Dari perspektif ekonomi, DSI dapat menjadi instrumen untuk memperkuat monitoring ekspor, memperbaiki pencatatan DHE, serta menekan praktik under invoicing dan transfer pricing. Apabila dijalankan dengan baik, dampaknya bisa positif terhadap cadangan devisa, penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, dan bahkan kinerja emiten ekspor karena pendapatan dapat tercermin lebih wajar,” katanya.

        Menurut David, implementasi kebijakan menjadi faktor krusial untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai tanpa mengganggu aktivitas ekspor yang sedang berjalan. Ia menekankan pentingnya masa transisi yang terukur serta kepastian aturan bagi pelaku usaha dan investor.

        “Masa transisi menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan implementasi berjalan smooth, tetap business as usual, kontrak ekspor existing dihormati, dan aturan main disampaikan secara jelas kepada pelaku usaha maupun investor. Dengan demikian, DSI tidak dipersepsikan sebagai tambahan birokrasi, tetapi sebagai reformasi tata kelola yang pro-market dan pro-growth,” ujarnya.

        David mengingatkan bahwa cakupan komoditas awal yang masuk dalam skema DSI memiliki porsi signifikan terhadap ekspor nasional. Menurutnya, keberhasilan implementasi akan memengaruhi persepsi investor dan pelaku pasar internasional terhadap Indonesia.

        “Namun kita juga harus melihat bahwa taruhan kebijakan ini cukup besar. Tiga komoditas awal yang masuk dalam skema ini mencakup sekitar 23% ekspor nasional. Artinya, apabila implementasi DSI tidak berjalan baik, dampaknya bukan hanya ke pelaku usaha, tetapi juga terhadap kepercayaan buyer global, persepsi investor, dan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional,” ucapnya.

        Ia menilai DSI perlu dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, dan memiliki tata kelola yang kuat agar mampu memperoleh kepercayaan pasar.

        “Karena itu, DSI tidak boleh gagal. DSI harus dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, dipercaya pasar, dan mampu memberikan dampak signifikan bagi negara,” sambungnya.

        Lebih lanjut, David menyebut pembentukan DSI dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas.

        “Saya juga melihat DSI sebagai momentum transformasi dari tata kelola ekspor yang administratif menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk itu, governance DSI harus kuat, profesional, transparan, dan dapat diawasi agar manfaatnya benar-benar kembali kepada negara, pelaku usaha, emiten, dan investor publik,” tuturnya.

        Baca Juga: Danantara Bakal Umumkan Jajaran Petinggi DSI Pekan Depan

        Baca Juga: Bukan Sekadar BUMN Baru, DSI Dituntut Tutup Kebocoran Nilai Ekspor

        Sebagai bagian dari pengawasan implementasi, David mendorong evaluasi berkala dengan indikator yang terukur, mulai dari realisasi DHE, kelancaran ekspor, tingkat kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa dan penerimaan negara, hingga respons pasar.

        “Sebagai masukan, evaluasi awal perlu dilakukan secara berkala dengan indikator yang jelas, seperti realisasi DHE, kelancaran ekspor, kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa, penerimaan negara, serta respons pasar. Jika konsisten dan transparan, DSI berpotensi menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional dan kepercayaan investor terhadap Indonesia,” pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: