Tercekik HET dan Biaya Produksi, Produsen MinyaKita DIkhawatirkan Lakukan 'Akrobat' Bisnis

Rencana pemerintah merevisi Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita menuai kritik dari kalangan pengamat. Kebijakan tersebut dinilai tidak akan efektif menurunkan harga di pasar apabila persoalan struktural dalam rantai pasok dan distribusi belum dibenahi.

Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan kenaikan HET tidak otomatis membuat harga MinyaKita di pasar sesuai ketentuan. Menurutnya, kegagalan penerapan HET Rp15.700 per liter selama hampir dua tahun menjadi indikasi adanya persoalan yang lebih mendasar.

"Pertanyaannya, apakah ketika HET MinyaKita dinaikkan harga di pasar bakal sesuai ketentuan? Belum tentu. Mengapa HET MinyaKita Rp15.700 per liter hampir dua tahun sejak diberlakukan belum bisa dipenuhi hingga saat ini? Hemat saya, hal ini tidak semata-mata masalah teknis, tetapi ada problem struktural yang menjadi penyebab," ujar Khudori dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai tekanan terbesar saat ini berada di sisi produsen. Kenaikan harga bahan baku berupa crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah membuat struktur biaya produksi MinyaKita semakin sulit dipertahankan.

"Ongkos produksi MinyaKita tidak masuk akal. Dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya pengolahan, kemasan, dan distribusi, harga maksimal bahan baku, yakni CPO, tidak boleh melebihi Rp10.000 per kilogram. Kalau harga CPO lebih dari level itu, produsen MinyaKita berpotensi merugi," katanya.

Menurut Khudori, sebagian produsen tetap melanjutkan produksi meski menghadapi potensi kerugian. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menjual MinyaKita secara bundling dengan produk lain untuk menutup kerugian.

"Adalah benar produsen MinyaKita terus berproduksi di tengah potensi kerugian. Salah satu 'akrobat' yang mungkin dilakukan adalah produsen menjual bundling MinyaKita dengan barang lain agar kerugian tertutupi," ujarnya.

Selain itu, Khudori menilai sistem distribusi yang membatasi penyaluran hingga agen tertentu berpotensi menciptakan rantai distribusi tidak resmi yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Baca Juga: Harga CPO Meroket, Mendag Sebut Produsen Bisa Nombok Jika Minyakita Tetap Rp15.700

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Sepakat Naikkan Harga Minyakita

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kenaikan harga MinyaKita dalam beberapa waktu terakhir dipicu berkurangnya pasokan di pasar akibat sebagian stok dialihkan untuk program bantuan pangan pemerintah.

"Sebabnya kenapa naik, karena ada bantuan pangan 33 juta kali dua bulan, kali dua liter," ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah berencana menambah pasokan MinyaKita ke pasar guna menstabilkan harga. Selain itu, penggunaan merek MinyaKita dalam program bantuan pangan akan dikurangi secara bertahap. Ke depan, Bulog akan menggunakan merek minyak goreng lain dengan harga yang diklaim setara dengan MinyaKita.