Prabowo Bakal Pakai AI Cegah Korupsi, Luhut Klaim Bisa Hemat Ratusan Triliun

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat transparansi, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat implementasi government technology berbasis AI di berbagai sektor sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.

“Apalagi Presiden sekarang mendorong betul government technology jalan. Dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat advanced. Karena support dengan AI, jadi akan kita lebih transparan, lebih efisien,” kata Luhut.

Ia menilai penggunaan AI akan membuat aktivitas pemerintahan lebih mudah dipantau sehingga dapat mengurangi praktik korupsi dan berbagai bentuk pemborosan anggaran.

“Dan saya kira nanti semua kegiatan-kegiatan kita akan terpantau dan akan kurang korupsi. Karena semua berbasis AI,” ujarnya.

Luhut juga mengungkapkan pemerintah telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi AI untuk memperkuat pengawasan pasar modal.

Baca Juga: Luhut Ungkap Dana Rp8.900 Triliun Berpotensi Masuk ke Indonesia Lewat Family Office

Baca Juga: Pemkab Sumedang Pakai AI untuk Layani Masyarakat

“Juga OJK kita sudah dorong supaya juga berbasis AI. Sehingga orang yang mau goreng-goreng saham itu makin susah,” katanya.

Selain OJK, penerapan AI juga akan diperluas ke BPJS. Menurut Luhut, digitalisasi tersebut berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran program sekaligus menghemat biaya operasional.

“Sehingga nanti dengan berbasis AI BPJS juga akan bisa menghemat mungkin 10 persen. Dan lebih targeted,” ujarnya.

Luhut mengklaim investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem AI nasional relatif kecil dibandingkan potensi efisiensi yang dihasilkan.

“Sedang dikerjakan dan tidak kos mahal juga. Jadi tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang puluhan miliar pun tidak. Apalagi triliunan. Tapi akan menghemat ratusan triliun mungkin ribu triliun dari pemborosan-pemborosan kita yang terjadi selama ini,” katanya.

Saat ini pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan di 42 kabupaten dan kota serta menyiapkan Bali sebagai lokasi uji coba tingkat provinsi. Jika berjalan sesuai rencana, implementasi nasional ditargetkan mulai dilakukan pada Oktober-November 2026.

“Saya kira saya senang karena Presiden Prabowo sangat mendorong ini,” ujar Luhut.