Kementerian ESDM Usulkan Pagu Indikatif Rp27,33 Triliun untuk Tahun Anggaran 2027

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp27,33 triliun untuk tahun anggaran 2027. 

Sebanyak Rp22,48 triliun atau sekitar 82% dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi, termasuk listrik desa (Lisdes), jaringan gas rumah tangga (Jargas), serta pembangunan jaringan pipa gas nasional.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan besarnya porsi anggaran untuk program strategis tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan Komisi XII DPR RI, terutama terkait perluasan akses energi bagi masyarakat.

"Maka kemudian kita alihkan 80%, 80% lebih kita alokasikan untuk rakyat," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Dalam postur pagu indikatif 2027, belanja operasional Kementerian ESDM diusulkan sebesar Rp3,56 triliun atau sekitar 13% dari total anggaran. 

Sementara itu, program strategis dan infrastruktur mencapai Rp22,48 triliun atau 82%, sedangkan belanja publik nonfisik sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar 5%.

Program listrik desa menjadi penerima alokasi terbesar dengan anggaran mencapai Rp9,75 triliun. 

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga dan Rp3,95 triliun untuk pembangunan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp702,38 miliar untuk pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo dan Rp577,56 miliar untuk pipa transmisi gas Cirebon-Bandung. 

Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas jaringan gas nasional.

Menurut Bahlil, pembangunan listrik desa menjadi salah satu prioritas pemerintah karena masih terdapat ribuan wilayah yang belum menikmati akses listrik.

"Khusus untuk listrik desa, kita tahu bersama bahwa listrik desa ini masih ada kurang lebih sekitar 10.000 lebih titik, 5.700 desa, 4.400 dusun," ujarnya.

Ia mengatakan sebagian wilayah yang belum menikmati layanan listrik berada di kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Baca Juga: ESDM Setujui 664 RKAB Tambang hingga Pertengahan Juni 2026

Baca Juga: ESDM Pastikan Pasokan Batu Bara Aman dan Bukan Jadi Penyebab Padamnya Listrik di Jawa

Dalam rincian pagu indikatif 2027, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memperoleh alokasi terbesar sebesar Rp11,33 triliun. 

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapat alokasi Rp10,46 triliun dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp1,81 triliun.

Bahlil menambahkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum menikmati akses listrik dapat teraliri listrik pada 2029-2030. 

Menurut dia, upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memperoleh akses energi yang memadai.