KRIS Berjalan, Ekonom Ingatkan Risiko Penurunan Kepesertaan BPJS

Di tengah pelemahan daya beli masyarakat, ekonom menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan langkah yang tepat. Pada saat yang sama, praktik klaim fiktif dinilai menjadi salah satu faktor yang memperbesar beban keuangan BPJS Kesehatan dan perlu segera ditangani untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengatakan risiko fiskal BPJS Kesehatan perlu dilihat dari dua sisi, yakni pendapatan dan beban. Dari sisi pendapatan, sumber utama BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta dan hasil investasi dana kelolaan.

“Dari iuran BPJS, harus melihat dari sisi daya beli masyarakat apakah feasible untuk dinaikkan. Terlebih di tengah daya beli saat ini yang lemah, tentu tidak bijak untuk dinaikkan,” kata Nailul kepada Warta Ekonomi, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga berpotensi memengaruhi struktur kepesertaan, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, tingkat keaktifan pembayaran iuran peserta masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

“Apalagi jika adanya KRIS maka dari sisi kepesertaan kelas menengah ke bawah jadi berkurang. Saat ini saja, keaktifan pembayaran peserta masih jadi problem, apalagi jika iurannya mengalami kenaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Nailul menyoroti aspek beban yang menurutnya menjadi persoalan utama dalam kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Menurut dia, pembengkakan beban tidak hanya bersumber dari meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, tetapi juga dari praktik tagihan atau klaim fiktif.

“Masalah tagihan fiktif menjadi persoalan dari beban yang membengkak. Maka perlu sistem yang baik dalam melakukan efisiensi tanpa mengurangi layanan,” katanya.

Menurut Nailul, persoalan pendapatan dan beban harus ditangani secara serius agar tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

“Beban dari kasus klaim fiktif harus dihilangkan untuk menyehatkan beban BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Defisit, Penerapan KRIS Berpotensi Tambah Beban Rumah Sakit

Baca Juga: BPJS Kesehatan: Daftar Penyakit Tak Ditanggung dan Tak Bisa Dirujuk

Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, manfaat layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan berpotensi semakin terbatas.

“Bisa jadi jumlah penyakit yang ter-cover bisa semakin sedikit. Layanan kesehatan publik bisa terganggu. Inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” katanya.