SMF Desak BI Lebih Agresif, BI Rate Diproyeksi Tembus 6,75% Akhir 2026

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menilai Bank Indonesia (BI) perlu mengambil langkah yang lebih agresif melalui kebijakan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. 

Di tengah tekanan terhadap rupiah, SMF memproyeksikan BI Rate berpotensi naik hingga 6,75 persen pada akhir 2026 dari posisi saat ini sebesar 5,75 persen.

Chief Economist SMF, Martin D. Siyaranamual, mengatakan proyeksi tersebut merupakan skenario yang lebih pesimistis. Sementara dalam skenario moderat, BI Rate diperkirakan berada di kisaran 6,25 persen hingga akhir tahun.

“BI rate yang kemungkinan besar, kalau berdasarkan proyeksi kami, di akhir tahun 2026 ini, itu akan mencapai posisi 6,75,” kata Martin dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/7/2026). 

Dia menjelaskan, dalam dua bulan terakhir Bank Indonesia telah menaikkan BI Rate sebanyak tiga kali. Menurutnya, ruang untuk kembali menaikkan suku bunga masih terbuka.

“Jadi dia (BI Rate) naik 4 kali itu bukan hal yang aneh. Tapi angka 6,75% ini saya harus bilang itu adalah angka yang relatif pessimis. Moderatnya itu mungkin naik sekitar 2-3 kali lagi, jadi naik 50-75 bps, jadi posisi terakhir ini tuh ada di angka 6,25%,” jelasnya.

Martin menilai kenaikan BI Rate diperlukan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan Indonesia di mata investor global. Dengan imbal hasil yang lebih tinggi, diharapkan aliran modal asing kembali masuk sehingga permintaan terhadap rupiah meningkat dan tekanan pelemahan mata uang dapat mereda.

Menurut Martin, saat ini tekanan terhadap rupiah masih cukup besar karena investor asing cenderung melepas aset berdenominasi rupiah. Dia bahkan memperkirakan nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS atau mendekati level tersebut

“Ditunjukkan dengan kenaikan BI rate. Jadi harapannya ketika BI rate itu naik, investor dari luar negeri melihat bahwa berinvestasi di Indonesia itu lebih menguntungkan, maka dia akan taruh dolarnya, dia akan tukar dolarnya ke rupiah. Ketika dolarnya ditukar ke rupiah, maka permintaan akan rupiah itu naik,” tuturnya. 

Selain tekanan dari pasar keuangan, Martin menilai kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar turut menjadi tantangan. Menurutnya, pemerintah pada dasarnya memiliki tiga opsi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, yakni mengurangi belanja negara, menaikkan penerimaan pajak, atau menambah utang. Jika dua pilihan pertama sulit ditempuh, maka penerbitan surat utang akan menjadi opsi utama.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan mendorong kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN). Dampaknya, biaya pendanaan (cost of fund) industri jasa keuangan, termasuk SMF dan sektor perbankan, juga ikut meningkat.

Martin mengingatkan kenaikan BI Rate dan yield SUN pada akhirnya akan membuat bunga kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR), tetap tinggi sehingga berpotensi menekan permintaan pembiayaan perumahan.

Baca Juga: Jelang RDG Juli 2026, Ekonom Prediksi BI Rate Naik Jadi 6 Persen

Baca Juga: BI Rate Berpeluang Naik ke 6%, Rupiah Diproyeksi Menguat

“Implikasinya cost of fund naik, suku bunga KPR menjadi lebih mahal, sehingga permintaan KPR pasti akan tertekan. Ini menjadi tantangan bagi bisnis pembiayaan perumahan,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, kenaikan imbal hasil SUN maupun instrumen Bank Indonesia seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) akan membuat biaya penghimpunan dana industri keuangan semakin mahal. Pasalnya, yield surat utang negara menjadi acuan dalam penerbitan obligasi korporasi, sehingga setiap kenaikan yield SUN akan langsung meningkatkan biaya penerbitan surat utang perusahaan.