Ahok Soroti Harga Beli Timah Rakyat, 'Harus Sesuai Harga Pasaran'

Mantan Bupati Belitung Timur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyoroti kericuhan penambang bijih timah di wilayah operasional PT Timah, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Ahok menilai harga pembelian bijih timah dari masyarakat harus disesuaikan dengan harga pasar.

“Harga beli dari rakyat yang sesuai harga pasaran,” kata Ahok kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Kericuhan terjadi setelah masyarakat penambang mempersoalkan harga pembelian bijih timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Massa juga meminta penyesuaian harga serta kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat.

Sebagai warga Bangka Belitung, Ahok mengatakan harga pembelian timah dari masyarakat seharusnya mengikuti mekanisme pasar. Namun, ketika ditanya apakah harga yang ditetapkan PT Timah saat ini sudah mencerminkan harga pasar, Ahok enggan memberikan penilaian.

“Harusnya nanya ke pemain timah,” ujar Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan harga pembelian bijih timah dari masyarakat. Menurutnya, harga dapat dihitung dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan antar-smelter.

“Harusnya begitu (transparan). Kan bisa dihitung ketika saat smelter banyak. Harga timah dunia katakanlah 1 juta, para smelter berani beli sampai harga 300 ribu,” jelas Ahok.

Ia kemudian memberikan ilustrasi mengenai harga pembelian yang semestinya diterima masyarakat apabila harga timah dunia berada di kisaran Rp1 juta per kilogram.

“Harga timah dunia sudah Rp1 juta, harusnya PT Timah beli 300-400 ribu?” kata Ahok.

Harga Timah Dunia Tembus Rp1 Juta per Kilogram

Pada 2 Juni 2026, harga timah di London Metal Exchange (LME) tercatat mencapai US$56.649 per metrik ton. Angka tersebut hanya terpaut dari rekor tertinggi tahun ini sebesar US$57.425 per metrik ton yang tercatat pada Februari 2026.

Dengan asumsi kurs rupiah sekitar Rp17.878 per dolar AS, harga tersebut setara sekitar Rp1,01 juta per kilogram.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan harga pembelian bijih timah di Belitung Timur telah disepakati sebesar Rp200 ribu per kilogram untuk kadar Sn 73 persen.

Kesepakatan tersebut merupakan respons terhadap aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor Unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung pada Jumat (8/8/2026).

Persoalan penambangan timah rakyat di Belitung Timur tidak hanya berkaitan dengan harga pembelian. Legalitas pertambangan rakyat juga masih menjadi persoalan meski aktivitas penambangan timah oleh masyarakat di Bangka Belitung telah berlangsung selama ratusan tahun.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung baru mengumumkan pembagian blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Belitung Timur seluas sekitar 760 hektare pada 30 Juli 2026.

Izin pertambangan rakyat diperkirakan baru terbit pada akhir Desember 2026 atau awal 2027. Artinya, ketika ribuan penambang mendatangi kantor PT Timah pada 7 Agustus 2026, wilayah aktivitas tersebut secara formal masih berstatus calon wilayah pertambangan rakyat.

Di tengah persoalan legalitas tersebut, pembelian oleh PT Timah menjadi salah satu jalur agar hasil tambang masyarakat dapat terserap secara resmi. Namun, skema pembelian bijih timah dari mitra tambang sebelumnya turut menjadi bagian dari perkara korupsi tata niaga timah.

Kondisi tersebut membuat persoalan harga, legalitas, dan kepastian penyerapan hasil tambang menjadi isu yang saling berkaitan dalam aktivitas pertambangan rakyat di Belitung Timur.