Ekonom UGM: Desil 9 dan 10 Tak Selalu Cerminkan itu Orang Kaya

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai posisi rumah tangga di desil 9 dan 10 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak otomatis menandai kesejahteraan tinggi atau bisa dibilang orang kaya.

Menurutnya, selisih antara hasil desil dan kondisi ekonomi yang dirasakan warga berisiko membuat kebijakan subsidi salah sasaran. Ia menekankan desil hanya menempatkan rumah tangga secara relatif dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan mengukur kekayaan secara absolut.

Masyarakat biasanya menilai kondisi ekonomi dari pendapatan bulanan, pengeluaran, dan kebutuhan harian. Pemerintah, kata Wisnu, memakai indikator lain, antara lain aset, kondisi dan kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga.

"Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar," ujarnya.

Karena distribusi kesejahteraan di Indonesia sangat beragam, rumah tangga di 10 persen teratas secara nasional belum tentu sejahtera seperti yang dibayangkan publik. Kelompok desil 9 dan 10 pun masih dapat merasakan keterbatasan ekonomi sehari-hari.

Wisnu menilai masyarakat berhak mengetahui dasar penetapan desil, karena status itu memengaruhi akses ke program pemerintah. Perbedaan antara kondisi yang dirasakan warga dan hasil kategorisasi, katanya, tidak otomatis membuktikan data pemerintah salah.

Metode Proxy Means Test (PMT) yang dipakai untuk memperkirakan kesejahteraan tetap memiliki kemungkinan kesalahan.

Akurasi juga menurun jika data rumah tangga belum diperbarui, misalnya saat jumlah anggota keluarga berubah sehingga kesejahteraan per kapita tidak lagi mencerminkan kondisi terkini.

Karena itu, ia mendorong pemerintah membuka variabel pembentukan desil dan menyediakan mekanisme sanggah yang jelas agar warga dapat mengajukan keberatan, memperbarui data, dan memperoleh kepastian hasil pendataan.

"Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan, bukan sekadar hanya di atas kertas lalu kemudian menerima saja penentuan dari pemerintah tersebut,” katanya.

Kualitas data, menurut Wisnu, menjadi krusial jika desil dipakai untuk menentukan penerima atau nonpenerima subsidi. Semakin besar konsekuensi suatu batas kebijakan, semakin tinggi pula standar akurasi yang harus dipenuhi.

Ia mengingatkan dua risiko. Pertama, exclusion error, yaitu rumah tangga yang masih membutuhkan bantuan justru dikeluarkan dari kelompok penerima. Kedua, cliff effect, ketika dua rumah tangga dengan kondisi hampir sama mendapat perlakuan berbeda hanya karena berada di sisi batas desil yang berbeda.

"Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9," jelasnya.

Untuk menekan risiko itu, pemerintah dapat memetakan kesejahteraan secara lebih rinci, termasuk zona transisi di sekitar batas antarkelompok, misalnya lewat pembagian persentil. Desil tidak harus ditinggalkan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya garis pemisah.

Wisnu juga meminta pemerintah tidak menyamakan seluruh rumah tangga di desil 9 dan 10. Rentang kondisi ekonomi di dua desil teratas bisa sangat lebar.

Rumah tangga berpendapatan Rp10 juta per bulan, misalnya, dapat berada dalam kelompok yang sama dengan yang berpenghasilan Rp100 juta, padahal ketahanan ekonomi keduanya berbeda jauh setelah memperhitungkan jumlah anggota keluarga, cicilan rumah, pendidikan, kesehatan, dan tanggungan lain.

"Menyamaratakan seluruh anggota desil 9 dan 10 itu sebagai kelompok yang sama adalah asumsi yang sangat keliru dan cukup fatal,” tegasnya.