Perempuan Kuasai 64,5% UMKM Indonesia, BI Minta Akses Keuangan Diperkuat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sebanyak 64,5% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dikelola perempuan. Bank Indonesia (BI) menilai besarnya peran perempuan tersebut perlu diikuti dengan penguatan akses terhadap pembiayaan, layanan keuangan formal, literasi, teknologi, serta pengembangan kapasitas usaha.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan perluasan ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam Inclusion Talk “Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa” sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di JICC, Jakarta.

“Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan,” ujar Filianingsih dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (22/8/2026).

Selain mendominasi pelaku UMKM, perempuan juga memiliki porsi besar di sektor ekonomi kreatif. Data BPS 2025 menunjukkan 58,39% tenaga kerja di sektor tersebut merupakan perempuan.

BI menilai, penguatan peran ekonomi perempuan tidak cukup jika hanya melalui peningkatan pendapatan, tapi juga membutuhkan akses terhadap layanan keuangan, pengembangan kapasitas, dan pengambilan keputusan ekonomi.

Pada momen yang sama, BI bersama Women's World Banking (WWB) juga meluncurkan kajian “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia” yang menjadi acuan dalam memperkuat pemberdayaan UMKM dan diarahkan pada penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), penguatan representasi dan kepemimpinan perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif.

Turut hadir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan pemberdayaan perempuan memiliki kaitan langsung dengan agenda pembangunan ekonomi.

“Pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif,” kata Arifah.

Baca Juga: BI Fasilitasi Pembiayaan UMKM Rp285 Miliar hingga Juli 2026

Baca Juga: BI Soroti Kredit UMKM Baru Tumbuh 1,62%, Bankir Diminta Lebih Agresif

Baca Juga: BI Gelar KKI 2026, 550 UMKM Ramaikan Pameran Produk Kreatif Indonesia

Perempuan, kata Arifah, perlu memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang pengambilan keputusan.

“Keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.