BPMP Sampaikan Keluhan Investor di Bali ke Komisi VI

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Ida Bagus Made Parwata menyampaikan sejumlah permasalahan yang kerap menjadi keluhan para investor kepada jajaran Komisi VI DPR RI.

"Investor banyak yang mengeluhkan peraturan kita yang ambivalen, di aturan ini mengizinkan, namun di aturan lainnya melarang," kata Parwata saat menyampaikan masukan dalam kunjungan Komisi VI DPR RI di Denpasar, Senin (2/11/2015).

Dia mencontohkan, antara UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada pertentangan.

Di satu sisi, ada peralihan kewenangan untuk perizinan dari kabupaten ke provinsi dalam UU Pemda, tetapi pendapatan dari perizinan itu masih di kabupaten/kota berdasarkan UU Pajak. Hal itu karena dalam UU Pajak belum diubah.

"Kami harapkan, aturan ini bisa segera diharmonisasi sehingga di daerah bisa merealisasikan dengan mudah," ucapnya.

Selain itu, tambah Parwata, untuk pengembangan investasi di Bali juga masih terkendala infrastruktur. "Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa investor asing maupun dalam negeri, mereka lebih memilih kecukupan atau ketersediaan infrastruktur dibandingkan dengan insentif dalam investasi," katanya.

Para investor, kata dia, lebih menginginkan adanya infrastruktur yang memadai dari sisi jalan, air, dan energi. Kondisinya sekarang di Bali, investasi memang lebih banyak di Bali selatan karena notabene infrastrukturnya sudah tersedia dengan baik.

"Sedangkan infrastruktur yang ke barat, utara, dan timur masih perlu dikembangkan," katanya.

Parwata mengatakan saat ini meskipun perkembangan pariwisata di Bali sudah begitu pesat, masih banyak investor yang tetap menginginkan sektor pariwisata. "Sampai saat ini 60 persen investasi di Bali itu sektor tersier," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan Komsi VI DPR-RI Azam Asman Natawijana mengatakan tujuan kunjungannya beserta rombongan juga untuk mencari masukan dan saran dari Bali sehingga dapat dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. (Ant)