DPR Minta KKP Lebih Fokus ke Pemberdayaan Sumber Daya Perikanan

Anggota Komisi IV DPR RI Mahfudz Siddiq mengemukakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu lebih fokus terhadap pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.

"Arahan Presiden Jokowi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Bu Susi membenarkan penilaian sementara pihak, termasuk DPR bahwa KKP belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, baik nelayan maupun industri perikanan dan kelautan," katanya kepada pers di Jakarta, Senin (20/6/2016).

Politisi PKS ini menilai, KKP selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal.

"Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut Indonesia, hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP," katanya.

Karena itu, kata Mahfudz, menjadi benar bahwa Presiden Jokowi meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini. Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumber daya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan.

Masalah keamanan perairan dan kelestarian sumber daya kelautan memang hal yang sangat penting.

"Tapi menurut saya, itu harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya sehingga formula ini akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumberdaya kelautan dan perikanannya," kata Mahfudz yang sebelumnya Ketua Komisi I DPR RI.

"Ketegasan Bu Susi untuk mengamankan sumber daya kelautan dan menjaga kelestarian sumber daya kelautan patut diacungi jempol. Tapi tidak boleh berhenti di situ, apalagi jadi orientasi primernya," kata anggota DPR dari Dapil Cirebon dan Indramayu (Jawa Barat) ini.

Orientasi kebijakan ini dalam praktiknya belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional dan juga menimbulkan hambatan-hambatan baru bagi masyarakat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya.

Terkait dengan rencana program kerja dan anggaran KKP pada 2017 perlu dievaluasi dan dirumuskan ulang. Data yang dihimpun menyebutkan hingga kini kontribusi kelautan terhadap PDB nasional masih di bawah 30 persen, padahal luas wilayah laut Indonesia mencapai 70 persen.

Potensi kelautan Indonesia diperkirakan 1,2 triliun dolar AS dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang. Sektor kelautan Jepang mampu menyumbang 48,5 persen PDB (17.500 miliar dolar AS), sedangkan di Thailand menyumbang 212 miliar dolar AS. (Ant)