Usai Vaksin Palsu, DPR Desak Aparat Usut BPJS Abal-abal

Setelah ramai diberitakan soal kasus vaksin palsu, kali ini sektor kesehatan kembali diterpa isu soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu. Awal mulanya saat warga desa Kertajaya, Kecamatan Cimahi, Kapubaten Bandung Barat ditolak oleh pihak RS karena kartu BPJS nya ternyata palsu. Warga tersebut kemudian menerangkan bahwa dirinya jadi korban oknum yang menawarkan secara massal pembuatan kartu BPJS sebesar Rp 100 ribu per warga.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta aparat dan Kementerian Kesehatan serta pihak BPJS mengusut kasus pembuatan kartu BPJS abal-abal tersebut. Dia mengaku, dengan beredarnya kartu BPJS palsu, masyarakat kembali jadi korbannya.

"Harus diberantas betul dan harus hilang betul karena ini pelayanan BPJS dan mengganggu masyarakat kita. Dari sisi ekonomi sebenarnya saya melihat juga tidak besar sekali, namun akibatnya ini sangat besar," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Sebelumnya, muncul kasus BPJS palsu, hal itu dibenarkan oleh warga Cimahi, Bandung Barat. Ketua RT setempat menjelaskan pembuatan kartu BPJS palsu itu awalnya diinisiasi oleh program subsidi dari Dompet Duafha bagi warga miskin. Pembuatannya diurus oleh sukarelawan kesehatan Desa Kertajaya berinisial BN sekitar delapan bulan lalu.

"Untuk buat kartu BPJS itu warga bayar Rp 100 ribu per orang. Sekali bayar kartu itu berlaku selama dua tahun. Tapi saat mau digunakan oleh Pak Budiyanto yang terkena penyakit meningitis, ternyata kartu BPJS itu tidak bisa digunakan karena Pak Budiyanto tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Uang pendaftarannya dulu dikumpulkan di bendahara desa. Setiap RW rata-rata mendaftarkan 10 orang. Semuanya ada 23 RW di Desa Kertajaya. Artinya ada 230 orang warga Desa Kertajaya yang kemungkinan mendapatkan kartu BPJS palsu," kata Ketua RT Desa Kertajaya, Cimahi bernama Ade.