Kementerian PUPR dan IBPA Akan Tetapkan Suku Bunga Wajar

PT Penilai Harga Efek Indonesia (IBPA) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam mendukung penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan.

Direktur Jenderal Kementerian PUPR, Maurin Sitorus mengungkapkan, dalam melakukan pembiayaan perumahan memerlukan estimasi suku bunga yang disalurkan oleh bank-bank pelaksana. Biaya bank pelaksana ini salah satu ditentukan oleh bond yang diterbitkan oleh IBPA.

"Kerja sama ini penting bagi keberlanjutan pembiayaan perumahan secara kredibel dan transparan. Berapa nilai wajar, berapa suku bunga wajar yang akan kami pakai, kami minta bantuan dari IBPA," ujarnya, Kamis (13/10/2016).

Sementara, Direktur Utama IBPA Yoyok Isharsaya menambahkan, kesepakatan ini menjadi landasan bagi kedua belah pihak untuk secara bersama melakukan penyusunan kajian, analisis, dan konsultasi di bidang penilaian harga efek gina mendukung tugas Kementerian PUPR.

"Kepercayaan yang diberikan Kementerian PUPR kepada IBPA membuktikan bahwa fungsi dan peran IBPA sebagai lembaga penilaian harga efek tidak hanya terbatas pada industri pasar modal atau industri keuangan, melainkan dapat diperluas dalam industri lainnya seperti pembiayaan perumahan," kata Yoyok.

Lebih jauh ia bilang akan manfaat kepada masyarakat, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan benar-benar mencerminkan nilai yang wajar dan transparan. Ini sangat diperlukan agar anggaran pemerintah yang disalurkan berdasarkan pada suatu yang kredibel dan transparan.

"Ini terutama untuk KPR FLPP dan SSB. Seperti yang disampaikan, salah satu komponen biaya bank-bank pelaksana dalam menyalurkan KPR FLPP dan SSB adalah bond yang mereka terbitkan," ucapnya.

Kerjasama ini diharapkan akan berlangsung berkelanjutan, karena pemerintah telah berkomitmen akan melakukan bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam jangka menengah dan depan.

"Tahun ini total pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah Rp12,4 triliun. Tahun depan Rp15,6 triliun," tutupnya.