Pengelolaan Sentra Perikanan di Berbagai Daerah Perlu Libatkan Rakyat

Pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengingatkan pemerintah bahwa pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai daerah perlu melibatkan rakyat di sekitar kawasan tersebut agar sukses.

"Keberhasilan program ini (SKPT) bergantung kepada hal utama, yakni penguasaannya oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat masyarakat pesisir, tanpa keterlibatan investasi asing," kata Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, di Jakarta, Senin (30/1/2017).

Untuk itu, ujar dia, diperlukan kesungguhan oleh berbagai lembaga terkait dalam melibatkan rakyat dalam aktivitas pra hingga pascapenangkapan ikan. Selain itu, lanjutnya, SKPT yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu juga harus diarahkan untuk memperkuat pengawasan perairan Republik Indonesia. "Maksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada demi kemakmuran rakyat," kata Abdul Halim.

Sebelumnya, KKP dengan aktif melibatkan badan usaha milik negara yaitu Perikanan Indonesia (Perindo) dan Perikanan Nusantara (Perinus) dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. "Kami menginginkan BUMN kita bisa tumbuh besar seperti negara-negara lain, terutama BUMN perikanan untuk berperan besar dalam sektor kelautan," kata Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing KKP Nilanto Perbowo di kantor KKP, Jakarta, Jumat (30/12).

Nilanto mengatakan, dalam rencana pembangunan cold storage 200 ton pada 2017, KKP akan melibatkan kedua BUMN tersebut untuk membantu KKP dalam pembangunan cold storage di 15 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, Nilanto juga mengungkapkan pada 2016, dari total anggaran untuk direktorat jenderal yang dipimpinnya yaitu sebesar Rp743,6 miliar, telah terealisasi sebesar 94,82 persen, dan dari jumlah tersebut sebanyak 62,17 persen dialokasikan untuk pemangku kepentingan. Sementara untuk 2017, Ditjen PDSPKP memiliki anggaran sebesar Rp1,32 triliun dengan alokasi bantuan langsung masyarakat 84,87 persen.

Pemerintah juga dinilai perlu lebih memuliakan jutaan orang yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan petambak nasional yang tersebar di sejumlah daerah dengan mendorong kebijakan meningkatkan kesejahteraan mereka.(Ant)