Kemensos: Voucher Pangan Solusi Distribusi Rastra

Pemerintah mulai tahun ini akan mengganti penyaluran beras sejahtera (rastra) atau dikenal dengan beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan voucher pangan. Perubahan ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi berdasar pengkajian yang mendalam.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1/2017). Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Umum Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden (KSP) Denni Puspa Purbasari.

"Ini (voucher pangan) sudah direncanakan beberapa tahun lalu di mana pelaksanaan subsidi rastra banyak keluhan ditemui sehingga ada pemikiran perubahan yang siginifikan dalam rangka membantu masyarakat miskin," kata Andi.

Andi juga menambahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyatakan penyaluran rastra memiliki beberapa kelemahan di antaranya tidak tepat sasaran,? jumlah, waktu, kualitas, harga, dan tepat administrasi sehingga sistemnya harus didesain ulang.

"Dengan adanya banyak catatan tersebut dan setelah dilakukan pengkajian, pemerintah akhirnya mereformasi rastra dengan mengubah sistem rastra dari subsidi menjadi e-voucher yang diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran," tambahnya.

E-voucher ini, lanjutnya, hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan/atau bahan pangan lain di agen LKD/Laku Pandai/Warung/e-Warung/Toko/Pedagang Pasar yang terdaftar pada harga yang berlaku dan secara bertahap, dimulai pada Januari 2017 di beberapa kota.

"Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya (voucher pangan) sudah ada. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 /2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah," tuturnya.

Sementara itu, Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden (KSP) Denni Puspa Purbasari mengatakan sebanyak 44 kota akan menjadi uji coba dari voucher pangan tersebut.