Kredit Foto: Vicky Fadil
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut banyaknya provokasi yang mengarah pada radikalisme sering diakibatkan adanya tuntutan rasa keadilan atas kebijakan pemerintah.
"Provokasi radikalisme sering ditimbulkan oleh rasa keadilan yang belum dirasakan oleh sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat," kata Mahfud pada Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinekaan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (5/5/2017).
Menurut dia, ada yang mencatat akhir-akhir ini telah muncul sikap intoleran dan radikalisme sebagai ancaman bagi eksistensi NKRI.
"Sebenarnya mereka itu bukan tidak menerima Pancasila atau ingin radikal dan tidak toleran, melainkan sesungguhnya mencari keadilan dan melakukan protes atas ketidakberesan agar jalannya negara dan pemerintahan sesuai dengan Pancasila," tuturnya pada forum yang diselenggarakan Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bersama dengan Pemkab Sleman tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Polhukam RI Arief Poerboyo Moekiyat mengatakan intoleransi dan radikalisme menjadi ancaman dan tantangan dalam konteks persatuan yang dapat mengganggu kerukunan bangsa.
Mengantisipasi hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar Seminar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinekaan.
"Keanekaragaam bangsa Indonesia sejak dahulu menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Kesadaran akan kondisi NKRI yang majemuk atau berbhineka harus disadari masyarakat dan berfikir bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan alam, namun juga kekayaan SDM yang beragam dan dapat menjadi kekuatan," ujarnya.
Ia mengatakan, seminar tersebut sebagai wahana untuk mendiskusikan permasalahan kebangsaan antara pemerintah sebagai pengemban kebijakan menyangkut kerukunan umat beragama, suku, serta masalah intoleransi dan radikalisme guna memperteguh kebhinekaan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Acara yang bertemakan "Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme Guna Memperteguh Kebhinekaan Dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa" tersebut menghadirkan narasumber Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Syafi'I Maarif, Mantan Ketua MK Prof Dr Mahfud M.D., dan Dr Qodari selaku Direktur Indobarometer.
Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan dalam hal kerukunan dan persatuan, kearifan lokal masyarakat Sleman yang guyub, komunikatif dan saling peduli, di dukung oleh aktivitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).
"Hal ini sesungguhnya merupakan modal yang kuat untuk dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman," ucapnya.
Ia mengatakan, pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sleman menyambut baik atas diselenggarakannya Seminar Kebhinnekaan ini.
"Seminar ini merupakan 'event' strategis bagi kita semua, untuk menyegarkan kembali semangat kesatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika dalam sebuah wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama," imbuhnya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement