Negara Arab Saling Berseteru, DPR Dukung Sikap Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi I DPR RI mendukung penuh sikap Pemerintah Indonesia yang mendorong tujuh negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar agar menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah.

"Jalan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah ini demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa malam (6/6/2017).

Menurut Abdul Kharis, sesuai komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, langkah dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah di Timur Tengah adalah langkah tepat terhadap negara-negara sahabat.

Sebelumnya diberitakan tujuh negara di kawasan Teluk Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar. Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya, dan Maladewa memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Menurut Abdul Kharis, pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dugaan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok teroris yang dianggap bertujuan mengacaukan wilayah Teluk. Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), serta Al-Qaeda.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini prihatin dan berharap ketegangan politik di kawasan Timur Tengah itu segera mereda dan terselesaikan. "Di bulan Ramadhan ini kita menginginkan kedamaian. Adanya ketegangan di kawasan Timur Tengah membuat prihatin. Semoga ketegangan dapat segera diredakan," ujarnya.

Kharis juga menyatakan mendukung penuh sikap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri agar semua negara menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. "Saya kira Indonesia dan Turki dapat menjadi mediator rekonsiliasi tersebut," katanya.

Menurut Kharis, bagi Indonesia, Qatar memiliki peran strategis, baik sebagai penghasil devisa melalui tenaga kerja Indonesia, juga memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah termasuk persoalan Palestina. Kharis juga mengingatkan agar Kementerian Luar Negeri segera mengambil langkah antisipasi terhadap nasib WNI di Qatar dan terkait dengan penerbangan jamaah umrah yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.

"Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar juga menutup akses ke negara Teluk tersebut, baik melalui darat, udara, maupun laut," kata dia. (ant)