Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kazi Reazul Hoque: Pemimpin Myanmar Dapat Diadili

Kazi Reazul Hoque: Pemimpin Myanmar Dapat Diadili Kredit Foto: Reuters/Mohammad Ponir Hossain
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komentar Ali datang saat ketua Komisi Hak Asasi Manusia atau National Human Rights Commission Bangladesh mengatakan bahwa tokoh terkemuka di Myanmar dapat diadili karena "genosida" di sebuah pengadilan internasional.

"Cara genosida telah dilakukan di Myanmar, cara orang-orang terbunuh dalam serangan pembakaran, kami berpikir untuk mendesak persidangan melawan Myanmar, dan melawan militer Myanmar di sebuah pengadilan internasional," ujar Kazi Reazul Hoque pada hari Minggu saat mengunjungi sebuah kamp pengungsi di distrik Cox's Bazar Bangladesh, dekat perbatasan dengan Myanmar.

"Kami akan mengambil keputusan setelah menilai langkah-langkah apa yang harus diambil untuk itu, dan pada saat bersamaan kami mendesak masyarakat internasional untuk maju dengan bantuan mereka," ungkap Hoque.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, serta militer Myanmar telah menghadapi kecaman internasional atas perlakuannya terhadap Rohingya. Sebagian besar minoritas Muslim, yang tinggal di negara bagian Rakhine, tidak diakui sebagai kelompok etnis di Myanmar, meskipun telah tinggal di sana selama beberapa generasi.

Mereka telah ditolak secara kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan. Banyak di negara mayoritas Buddhis menganggap Rohingya sebagai "Bengali", menolak istilah Rohingya sebagai penemuan baru-baru ini.

Ali menuduh Myanmar menjalankan kampanye "propaganda jahat" untuk menyebut Rohingya sebagai "migran ilegal dari Bangladesh" dan pejuangnya sebagai "teroris Bengali".

Ali menggambarkan tindakan menyusul serangan terhadap pasukan keamanan pada 25 Agustus sebagai "balas dendam" oleh pasukan Myanmar.

"Haruskah semua orang dibunuh? Haruskah semua desa dibakar? hal tersebut tidak dapat diterima," ungkapnya, menambahkan Dhaka mencari solusi damai, bukan "perang" melawan Myanmar, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Senin (11/9/2017).

"Kami tidak menciptakan masalah, justru masalah dimulai dari pihak Myanmar, itu sebabnya mereka harus menyelesaikannya. Kami telah mengatakan bahwa kami akan membantu mereka," pungkasnya, menambahkan bahwa masalah tersebut membawa sebuah "babak baru" setelah serangan 25 Agustus.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo

Advertisement

Bagikan Artikel: