Suu Kyi Kecam Aksi Kekerasan, Kelompok HAM Tetap Skeptis

Pemantau HAM dan warga Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine mengatakan bahwa tentara dan militer Buddha Rakhine telah melakukan kampanye pembakaran yang bertujuan mengusir penduduk Muslim.

Badan HAM PBB menggambarkannya sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis".

Myanmar menolaknya, dengan mengatakan bahwa pasukannya melakukan operasi untuk memberantas pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang telah mengaku bertanggung jawab atas serangan sejak Oktober.

Pemerintah telah menyatakan ARSA sebagai badan teroris dan menuduhnya menciptakan kebakaran dan menyerang warga sipil.

Pemerintah Barat yang mendukung kampanye Suu Kyi melawan pemerintahan militer masih menganggapnya sebagai harapan terbaik bagi transisi politik dan ekonomi di Myanmar.
Tapi dirinya harus menghindari kemarahan tentara yang kuat.

Dirinya juga harus menghindari pengucilan dari para pendukungnya karena hanya memberikan sedikit simpati kepada minoritas Muslim, dan telah dipersalahkan karena memulai kekerasan di negara yang telah menyaksikan gelombang nasionalisme Buddhis.

Beberapa diplomat mengatakan setelah pidato bahwa Suu Kyi belum sepenuhnya mengatasi masalah tersebut. Namun, penonton domestiknya notabene senang.

Ribuan pendukungnya berkumpul di kota utama Yangon dan kota-kota lain untuk menonton pidato Suu Kyi di layar lebar. Media sosial melihat adanya gelombang dengan pesan: "Kami berdiri dengan Aung San Suu Kyi". Juru bicara militer Myanmar tidak bersedia memberikan komentar.

Phil Robertson dari Human Rights Watch mengatakan bahwa citra satelit menunjukkan sekitar setengah dari semua desa Rohingya telah dibakar dan sudah saatnya Suu Kyi, pemerintah dan militer menghadapi kenyataan bahwa pasukan keamanan "tidak mengikuti kode etik, menembak, membunuh siapa yang mereka inginkan, dan membakar desa-desa.

Amnesty International mengatakan bahwa ada "bukti yang luar biasa" bahwa pasukan keamanan terlibat dalam pembersihan etnis.

"Meskipun positif mendengar Aung San Suu Kyi mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine, dia masih diam tentang peran pasukan keamanan," pungkas kelompok tersebut, sebagiamana dikutip dari Al Jazeera, Selasa (19/9/2017).