Percepat Reformasi Fiskal, Bank Dunia Beri Indonesia Pinjaman USD300 Juta

Bank Dunia menyetujui pinjaman untuk mendukung kebijakan reformasi fiskal di Indonesia sebesar USD300 juta. Pendanaan itu untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas belanja, administrasi pendapatan, dan kebijakan perpajakan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves memandang reformasi kebijakan fiskal yang telah dijalankan pemerintah sudah berjalan baik. Maka dari itu, pinjaman reformasi kebijakan pembangunan kedua ini untuk mendukung reformasi pemerintah dalam memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu maupun perusahaan.

"Merancang dan menerapkan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan. Dengan adanya sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil akan memberikan sumber daya lebih baik kepada pemerintah untuk menyediakan layanan penting seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur," kata Rodrigo di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Sementara itu, Ekonom Utama Bank Dunia Hans Anand Beck menambahkan bahwa rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan pendapatan yang ada saat ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini juga disebabkan secara sebagian oleh rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga terbatasnya basis pajak dan sulitnya pengelolaan.

"Tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan, seiring dengan terus berlanjutnya harga komoditas yang moderat maka rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah. Ini akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas pembangunan," ujarnya.

Ia mengatakan pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur, dan bantuan sosial.

Seperti diketahui, pembiayaan ini merupakan pinjaman kedua dari tiga rangkaian pinjaman untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia. Pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, juga mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa barang konsumsi dan telah membantu keluarga berpenghasilan rendah agar keluar dari kemiskinan.