Pemerintah Bakal Guyur Dana Desa Lebih Besar ke Daerah Miskin

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengungkapkan bakal melakukan transfer dana desa lebih besar ke daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya paling tinggi.

Adapun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017, daerah dengan penyebaran penduduk miskin tertinggi masih terpusat di Indonesia bagian timur, dimana persentasi penduduk miskin di Maluku dan Papua mencapai 21,23% dari total penduduk di wilayah tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan formula dana desa ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. 

"Sekarang daerah yang kemiskinan dan indeks kemiskinannya lebih dalam, dia dapat transfer lebih besar. Kami kombinasikan dengan Dana Alokasi Khusus fisik dalam hal bansos bisa dikurangi," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN-P 2017 di gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan meningkatkan belanja infrastruktur ke daerah-daerah tersebut guna menggenjot aktivitas perekonomian dan pemerataan. Sebagaimana diketahui, untuk mengurangi ketimpangan dengan daerah-daerah lainnya, pemerintahan Jokowi telah memfokuskan untuk membangun dari daerah pinggiran dan terpencil.

"Namun, memang daerah-daerah terutama untuk Papua dan Maluku itu ketertinggalannya cukup lama kalau Presiden berusaha memperbaiki belum cukup untuk mengurangi ini. Maka seluruh pembangunan dan belanja modal sifatnya membuat ekonomi di daerah tersebut berkembang terutama untuk bansos dan rastra," jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, sebetulnya dari segi transfer (dana desa) ke daerah terutama Papua, Papua barat, dan Maluku, lebih besar dari pada daerah lainnya. Mereka mendapatkan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, hingga Dana Alokasi Umum.

"Untuk ketiga daerah tersebut di 2017 aloaksinya totalnya Rp81,7 triliun terdiri dari Papua dan Papua barat Rp59,5 triliun dan Maluku dan Maluku Utara Rp22,2 triliun. Jauh lebih besar ketimbang di Sulawesi maupun Kalimantan. Kalimantan hanya Rp77,7 triliun. Apalagi dibanding NTT, NTB, dan Bali," ungkapnya.

Menurut Boediarso, alokasi anggaran itu jauh lebih besar, hanya saja penggunaan efektifitvas dan kapasitas sumber daya manusia, dan lain-lain di ketiga provinsi itu mungkin perlu ditingkatkan.