Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan bahwa mengatasi rantai distribusi panjang yang ada di berbagai daerah dinilai bakal bisa menurunkan tingkat harga daging sapi lokal.
"Pemerintah memandang solusi untuk memotong rantai distribusi adalah dengan menyerahkan prosesnya ke badan-badan pemerintah. Padahal kalau pemerintah mau menangani semua proses distribusi daging sapi, maka pemerintah juga harus siap menanggung seluruh biaya terkait transportasi," kata Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi, Selasa (24/1/2018).
Menurut Hizkia, dalam kondisi seperti itu, proses distribusi daging sapi yang melibatkan pemerintah sebagai pelakunya akan menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit jumlahnya.
Ia mencontohkan proses distribusi daging sapi di sejumlah provinsi mengacu kepada data BPS, ternyata biaya transportasi untuk distribusi daging sapi di Jawa Barat adalah Rp1.284,29 per kilogram, dan di Jawa Timur adalah Rp445,83 per kilogram.
Dengan menggunakan angka ini, lanjut Hizkia, maka dapat diperkirakan rata-rata biaya transportasi rantai distribusi daging sapi di Indonesia adalah Rp1.004,81 per kilogram. Dengan perhitungan kebutuhan nasional yang mencapai 709.540 ton pada 2017, maka pemerintah harus menyiapkan Rp713 miliar untuk menjangkau seluruh wilayah RI.
"CIPS mendorong pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan tahapan terkait rantai distribusi daging sapi. Lebih penting lagi, kita perlu memanfaatkan perdagangan internasional melalui impor. Daging sapi impor memiliki jalur distribusi yang lebih pendek. Harga daging sapi internasional juga lebih murah," ucapnya.
Hizkia memaparkan, daging sapi lokal melewati tujuh hingga sembilan tahapan sebelum sampai di tangan konsumen.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian meninjau rencana importasi daging kerbau sebanyak 100 ribu ton dari India pada 2018.
Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana dalam keterangan tertulisnya menyatakan penolakannya karena kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah tersebut sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai pada 2024.
"DPP PPSKI menyatakan dengan keras menolak rencana pemerintah tersebut. Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Teguh.
Ia menjelaskan harga daging sapi lokal yang terlalu mahal disebabkan salah satunya kegagalan pemerintah mewujudkan Program Swasembada Daging Sapi pada 2010 dan dilanjutkan dengan program yang sama pada 2014 yang juga tidak tercapai.
Implikasinya adalah 50 persen pemenuhan daging sapi atau setara 250 ribu ton harus diimpor. Karena harus diimpor, harga daging dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan harga daging internasional. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih pada kisaran di bawah Rp12.000, harga daging bisa dipastikan di bawah Rp80 ribu per kilogram.
Teguh menilai pengelolaan dana APBN yang jumlahnya lebih dari Rp18 triliun sejak era Menteri Pertanian Anton Apriantono tidak efektif untuk mewujudkan program swasembada daging sapi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
