Ada Grup Mafia BUMN yang Inginkan Kursi Rini Soemarno?

Rekaman pembicaraan Menteri BUMN dan Dirut PLN yang direkayasa isi pembicaraannya dan disebarkan di medsos merupakan cara-cara kotor yang dilakukan untuk mendiskreditkan Menteri BUMN. 

Waketum Gerindra, Arief Poyuono, menuturkan sudah jelas dan clear bahwa rekaman tersebut adalah membahas kerja sama antara PT BSM dengan PLN Dan Pertamina untuk membangun Terminal Gas Bojanegara yang hingga saat ini belum terealisasi.

"Tidak ada yang istimewa dalam percakapan telepon antara Menteri BUMN Dan Dirut PLN sekalipun dalam rekaman tersebut menyebut nama kakak dari Menteri BUMN," tutur Arief dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Pembicaraan dalam rekaman antara Meneg BUMN wajar-wajar saja karena hanya membahas besaran share / saham yang harus dikuasai oleh PLN yang nantinya sebagai konsumen dari Terminal Gas Receiving Bojanegara untuk men-supply gas ke PLTU Muara Tawar. PLN meminta saham hingga 15% dalam joint venture antara PT BSM, PLN, dan Pertamina, dengan Pertamina bertindak sebagai off taker 

Selain menjadi off taker, saat ini Pertamina juga ikut di manajemen untuk menjamin kualitas produk sebelum sampai ke konsumen. Dalam skema kerja sama ini BSM menyerahkan sepenuhnya off taker LNG kepada Pertamina.

Off taker merupakan pembelian hasil-hasil minyak dan gas bumi serta turunannya untuk kemudian disitribusikan kembali ke konsumen.

Terminal regasifikasi yang digagas sejak 2013  ini menguntungkan semua pihak karena dia melihat kerja sama ini murni business to business demi mengantisipasi defisit gas di Jabar. Namun, hingga sekarang belum terealisasi karena belum ada kesepakatan besaran kepemilikan saham antara ketiga korporasi tersebut.

Sementara sangat jelas Ari Sumarno bertindak sebagai lead coordinator PT BSM sejak 2013. Artinya, tidak ada konflik of interest dalam kerja sama ini.

Wajar saja terjadi negoisasi dalam menentukan besaran saham terkait beban dan modal yang disetor dalam proyek tersebut. Jelas, kok, Ibu Rini tetap meminta agar PLN bisa memiliki saham yang signifikan hingga akhirnya tidak ada kata sepakat dalam kerja sama tersebut.

Jadi, plintiran rekaman menjadi bagi-bagi fee merupakan fitnah. Mulai terlihat ada operasi senyap dari pihak pihak tertentu yang ingin mengantikan posisi menteri BUMN.

Kalau dari pengakuan Sofyan Basyir yang mengetahui pembicaraannya dengan Menteri BUMN direkam artinya patut diduga ada seorang yang disuruh merekam pembicaraan tersebut yang kemudian suatu hari bisa digunakan untuk mendiskreditkan Menteri BUMN.

"Karena saya sudah mengecek ke kawan-kawan di Telkomsel bahwa tidak bisa dan tidak mungkin percakapan bisa direkam oleh operator seluler, kecuali oleh aparat penegak hukum dan BIN. Tapi, kok, rasanya engga mungkin ada APH dan BIN, ya," tutur Arief.

Anehnya lagi, banyak organisasi LSM jadi-jadian yang digerakan untuk melakukan aksi demo dengan dasar rekaman tersebut

"Ini pasti ada grup mafia BUMN yang selama ini kesulitan melakukan 'bancaan' di BUMN selama era pemerintahan Joko Widodo ketika BUMN lebih dikelola secara professional," pungkas Ari.