Lukman Hakim Tak Patut Pimpin Kementerian Agama

Penangkapan eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy berbuntut panjang. Apalagi setalah KPK menyita ratusan juta uang di ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Penulis novel tersohor, Tere Liye, turut memberikan tanggapan terkait kasus tersebut. Menurutnya, kasus yang melilit Rommy dan dicokoknya satu kakanwil Kemenag Jatim, serta kepala kantor Gresik, sejatinya cukup sebagai alasan agar Menteri Agama mundur dari jabatannya.

"Mau apapun argumennya, dia tidak patut lagi memimpin Kementerian Agama," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Duit Ratusan Juta di Ruang Kerja Menteri Agama, JK: Lazim Dong

Ia menambahkan, dalam skenario, Menteri Lukman memang sama sekali tidak tahu-menahu jika kelak terbukti ada proses suap-menyuap saat menentukan jabatan Kakanwil. Karena itu sudah semestinya tetap mundur.

Menurut Tere Liye, bagaimana mungkin seorang menteri, tidak tahu jika pemilihan Kakanwil Jatim ternyata menyuap. "Dia ngapain saja, bro? Itu persis di bawah otoritas dan kekuasannya, kok bisa sampai tidak tahu sama sekali," katanya.

Baca Juga: Wow, Duit Sitaan KPK di Ruang Menteri Agama Banyak 'Bener'

"Maaf kasar sekali, tapi terus-terang, justru itu menunjukkan betapa tidak berkompetennya dia (Menag) memimpin sebuah organisasi besar. Lantas bagaimana dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan trilunan dana pendidikan di Kemenag? Dana Haji? Jangan-jangan dia juga tidak tahu-menahu, karena urusan memilih kakanwil pun dia tidak tahu," sambungnya.

Ia menambahkan, sebaiknya belajarlah dari Jepang. Di sana, seorang menteri yang bahkan terlambat tiga menit dalam rapat, membungkukkan badannya, meminta maaf secara terbuka.

"Itu cuma telat 3 menit rapat doang. Apalagi dalam kasus lebih serius, mereka bergegas mundur," imbuhnya.

Baca Juga: Koruptor Makin Ganas, KPK Minta Jokowi Keluarkan Perppu

Tere Liye menegaskan, dengan mundurnya Lukman dari jabatan menteri, memberikan ruang kepada KPK membongkar semua hal di Kemenag.

"Bobroknya Kemenag ini sudah puluhan tahun. Hitung sendiri berapa menterinya yang tersangkut kasus. Nanti kita lihat, siapa saja yang terlibat, siapa yang tidak, biar KPK yang membuktikannya," tutupnya.