Soal Pos Menteri Jokowi, Tanggapan ICW Kena Banget

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan, menilai agar pos menteri jangan hanya diisi oleh yang berjasa dalam Pilpres. Karenanya harus dapat diisi oleh sosok yang profesional dan bertanggung jawab.

“Jika semua urusan pos menteri berlatar hanya soal jasa politik, ini tentu akan mengancam rencana pembangunan negara,” ujarrnya di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Menurut Adnan, dengan banyaknya partai koalisi yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, tidak serta merta kemudian harus seluruh parpol koalisi diberikan jatah menteri. Tetap harus dikompromikan dan harus memenuhi standar kompetensi dan memiliki integritas.

“Ya kalau soal perlu tidaknya harus dikompromikan dengan berbagai hal, termasuk RPJMN yang sudah ada,” imbuhnya.

Baca Juga: Hanura Siapkan Stok Kader Bila Jokowi Minta Jadi Menteri

Namun demikian memaklumi, bahwa orang-orang yang menduduki jabatan menteri tidak lepas dari mereka kalangan partai. Karena memang ada kontribusi mereka bagi pemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

“Tapi Presiden dan partai harus punya standar kriteria menteri seperti apa, yang kompeten, punya intergritas, dan itu artinya (mereka kalangan partai pun) harus melewati proses screening yang baik,” jelasnya.

Misalnya, Presiden bisa melibatkan atau meminta masukan dari unsur PPATK, KPK, BNN, BNPT, hingga Dirjen Pajak. Untuk mengecek persoalan yang mungkin dimiliki oleh para calon menteri ini.

“Termasuk juga, Presiden perlu meminta para menterinya menandatangani pakta integritas dan siap dicopot jika ada masalah (dikemudian hari),” tutupnya.