Konflik, Pakistan Diminta Intervensi Militer di Kashmir

Seorang komandan militan Kashmir pada Minggu mneyatakan jika Pakistan harus mengirim pasukan untuk melindungi rakyat Kashmir yang dikuasai India jika PBB tidak mengirim pasukan penjaga perdamaian, usai New Delhi mencabut otonominya bulan lalu.

"Ini mengikat bagi angkatan bersenjata Pakistan, kekuatan nuklir Islam pertama, untuk memasuki Kashmir yang diduduki India untuk secara militer membantu orang-orang di wilayah itu," kata Pemimpin Militan, Syed Salahuddin sebagaimana dilansir Reuters, Senin (2/9/2019). 

Salahuddin diketahui telah memimpin banyak kelompok yang memerangi pemerintah India di Kashmir. Komentarnya itu menegaskan tekanan domestik yang meningkat pada Perdana Menteri Pakistan Imran Kahn untuk mengambil tindakan tegas setelah India mencabut status khusus Kashmir pada awal bulan lalu. Sejauh ini Khan memfokuskan upayanya pada kampanye diplomatik global yang mengutuk tindakan India.

Baca Juga: Tak Becus Tangani Pasien, Dokter Lansia di India Tewas Dianiaya Puluhan Orang

Foto: Reuters.

"Dalam masa-masa sulit ini ... dukungan diplomatik dan politik belaka tidak akan berhasil," kata Salahuddin dalam pertemuan yang dihadiri ratusan orang di Muzaffarabad, ibu kota zona Kashmir Pakistan.

Perihal pencabutan status khusus Kashmir yang dikuasai India, New Delhi memutuskan untuk memblokir hak kawasan itu untuk menyusun undang-undangnya sendiri dan memungkinkan warga luar Kashmir untuk membeli properti di sana. Pemerintah mengatakan reformasi akan memfasilitasi pengembangan Kashmir, untuk kepentingan semua.

Tetapi, kebijakan tersebut membuat marah banyak penduduk di Kashmir, yang sejak itu berada di bawah pengekangan keamanan dengan saluran telepon, internet dan jaringan televisi diblokir. Pergerakan dan kebebasan mereka untuk berkumpul juga dibatasi.

India maupun Pakistan menguasai beberapa dari Kashmir, namun kedua negara itu mengklaim keseluruhan dari wilayah tersebut. Islamabad tahun ini mengumumkan pihaknya menindak kelompok-kelompok militan di Kashmir setelah salah satu kelompok melancarkan serangan mematikan yang menewaskan puluhan polisi paramiliter di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada Februari.

Salahuddin menambahkan bahwa "langkah keras" yang diambil oleh pemerintah Pakistan telah menghambat kemampuan kelompoknya untuk mengambil tindakan.

"Langkah-langkah ini telah menahan kami dari meluncurkan perlawanan bersenjata terhadap India dalam langkah yang tidak adil," katanya.

Para petinggi di Pakistan menjelaskan pemerintah berusaha menunjukkan bahwa Islamabad berperilaku bertanggung jawab dan telah menolak isu bahwa mungkin ada godaan untuk menggunakan pasukan militan Kashmir sebagai proksi terhadap India.

Salahuddin, yang berasal dari Badgam di Kashmir yang dikelola India, dimasukkan dalam daftar teroris global oleh Washington pada 2017. Pemerintah Pakistan saat itu mengatakan langkah tersebut tidak dapat dibenarkan.