Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Peneliti ICW Dewi Anggraeni menyebut delapan anggota Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Diketahui, delapan orang itu terdiri dari menteri dan wakil menteri.
Ia mengatakan berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib secara periodik dalam satu tahun melaporkan kekayaannya selama menjabat.
"Siapa saja dalam website-nya KPK yang tercatat belum melaporkan ataupun di tahun berapa selain 2018 yang sudah melaporkan atau belum. Ada delapan nama," katanya kepada wartawan di Kantor ICW, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Baca Juga: Heran, ICW Heran sama Cara Jokowi
Baca Juga: KPK Ingatkan Menteri yang Belum Lapor LHKPN
Pejabat pertama ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyebut Tito tercatat dalam data KPK terakhir menyerahkan LHKPN pada 2014, saat dirinya menjabat asisten perencanaan umum dan anggaran Kapolri.
"Malah selama menjadi Kapolri belum pernah melaporkan di website-nya KPK," ujarnya.
Kemudian yang kedua adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno yang menjadi petahana justru tercatat terakhir melaporkan LHKPN pada 2014. Lanjut yang ketiga, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tercatat terakhir menyampaikan LHKPN pada 2015.
Selain itu, yang keempat yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia terakhir melaporkan LHKPN pada 2016 atau saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019.
Lanjutnya, yang kelima adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dari Partai Golkar. Ia terkahir tercatat menyampaikan hartanya pada 2016, saat Politikus Partai Golkar itu menjabat anggota DPR periode 2014-2019.
Keenam, sambungnya, adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang belum memperbaharui laporan LHKPN sejak 2015 lalu.
Kemudian, ketujuh adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, yang terakhir menyampaikan laporan total kekayaannya ketika menjabat Komisaris Utama PT Semen Indonesia pada 2016 lalu.
Dan terakhir, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong yang terakhir melaporkan hartanya pada 2016.
"Itu beberapa nama yang seharusnya per 2018 kemarin ada catatannya di e-lhkpn, tapi delapan nama ini kami temukan di acch, yang mana berarti tahun 2018 tercatatnya di e-lhkpn belum melaporkan," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
