Diminta Bukti, Jubir Habib Rizieq Serang Balik Pemerintah

Jika pun memang ada ancaman keselamatan terhadap diri Habib Rizieq di Saudi Arabia, maka pihak otoritas Saudi Arabia yang seharusnya menyampaikan kepada Pemerintah RI melalui Duta Besar di Riyadh atau KJRI di Jeddah. Kemudian Pemerintah RI melakukan upaya pemulangan dan sekaligus pengamanannya.

"Di sini terlihat secara jelas adanya ketidakwajaran status larangan keluar tersebut," kata dia.

Abdul Chair menambahkan, jika memang pencekalan terhadap Habib Rizieq menang murni dari otoritas Saudi Arabia semata, maka menjadi pertanyaan serius, mengapa harus ada negosiasi antara pejabat tinggi Saudi Arabia dengan pejabat tinggi Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Kantor Mahfud MD Digeruduk FPI, Minta Pulangkan Habib Rizieq Serunya

Pejabat tinggi pemerintah Indonesia dengan sendirinya menjadi subjek hukum dalam negosiasi yang bersifat Government to Government (G to G).

"Fakta ini sekaligus membantah pernyataan Menko Polhukam yang mengatakan perihal pencekalan tidak ada urusannya dengan pemerintah RI dan oleh karenanya Habib Rizieq sendiri yang harus mengurus pencekalan pada otoritas setempat," ujarnya.

Menurut dia, misteri pencegahan (larangan) keluar dari Saudi Arabia sebenarnya sudah terjawab. Pemerintah RI sebagai pihak yang turut serta bertanggung jawab dalam proses pemulangan HRS ke Indonesia.

"Seyogyanya Pemerintah RI segera menyatakan sikapnya melalui saluran diplomatik agar status pencekalan Habib Rizieq dicabut oleh otoritas Kerajaan Saudi Arabia dan menjamin kepulangan Habib Rizieq dengan selamat sampai di Tanah Air," ujarnya.