Demokrat Dukung Jokowi Tolak Amendemen UUD 1945

Menurut Basarah, seharusnya Jokowi mendapat masukan yang komprehensif, terkait pandangan pandangan fraksi-fraksi di MPR yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara melalui amendemen terbatas. "Termasuk fraksi dari partai politik beliau sendiri yaitu PDI Perjuangan," tegasnya.

Adanya dinamika yang berkembang dalam masyarakat terkait amendemen dinilai Basarah merupakan suatu kewajaran. "Kalau koodinasi ini berjalan baik, seharusnya tak perlu ada kesalahpaham kesimpangsiuran begitu yang tak kondusif ini," ujar Basarah.

Baca Juga: Soal Wacana Presiden 3 Periode, Sindiran Demokrat Dalem Banget!!

Ia pun mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan tidak pernah diundang oleh Mensesneg Pratikno untuk menjelaskan pandangan soal amandemen UUD. Padahal, ia meyakini masukan itu bisa berguna bagi Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Basarah mengeklaim, wacana amendemen ini bukan sekadar aspirasi partai-partai politik. Namun, wacana ini juga disebutnya sebagai aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang ditampung oleh badan pengkajian MPR sejak periode sebelumnya.

Sebelumnya, Jokowi sempat menunjukkan resistensi terhadap wacana amendemen. Ia menyoroti wacana penambahan masa jabatan presiden, yang menurut dia dimunculkan karena ada pihak yang ingin menjerumuskannya hingga mencari muka kepadanya. Namun, ia enggan menyebut siapa pihak yang ingin menjerumuskannya dengan wacana itu.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja," ujar Jokowi, Senin (2/12) lalu.

Jokowi menyampaikan, amendemen hanya diperlukan untuk urusan haluan negara. Namun, wacana yang muncul saat ini justru sebaliknya. Karena itu, menurut dia, tak perlu dilakukan amendemen.