Seharusnya, sambung legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu, sikap pemimpin bangsa sekarang harus mencerminkan nilai-nilai luhur dan sejarah bangsa Indonesia yang tidak tunduk pada bangsa lain. Terlebih, hanya karena urusan perut dan investasi.
"Pemimpin pendahulu kita tidak pernah mengajarkan bangsa ini tunduk pada bangsa lain dengan alasan takut tidak makan, miskin, apalagi takut investasi terganggu. Apakah nasionalisme seorang negarawan bisa redup dengan tekanan dan jabatan?" sesalnya.
Baca Juga: Beda Majikan & Bawahan, Begini Pandangan Presiden Soal Natuna
Irwan menyarankan agar pemerintah Indonesia memprotes keras ke pemerintah China dan meminta agar jangan sekali-kali mengulanginya karena ini menyangkut kedaulatan bangsa Indonesia.
"Pemerintah China harus ikut aktif menjaga perdamaian dunia dengan menghormati batas wilayah dan tidak mengganggu kedaulatan negara-negara lain," demikian kata Irwan.
Sebelumnya, China menyatakan kawasan yang dilewati nelayan serta coast guard negaranya adalah wilayahnya sendiri. Padahal, wilayah 9 Garis Putus-putus (9 Dash Line) yang dibuat dan dikukuhkan oleh United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, sejak 1947 itu, merupakan wilayah NKRI.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti