Soal Jiwasraya, Demokrat: Pak Jaksa Agung, Panggil Menteri BUMN-nya, Panggil Menkeunya, OJK Juga!

Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harma menyebut Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya masuk dalam daftar pihak yang bakal diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung RI terkait skandal PT Asuransi Jiwasraya.

"Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan OJK panggil! Bukan komunikasi. Pak Jaksa Agung, panggil Menteri BUMN-nya, panggil Menkeunya panggil OJK-nya," tegasnya saat Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca Juga: Apa, Asa 55 Ribu Transaksi Saham Aneh Jiwasraya Setahun Sebelum Pilpres?

Baca Juga: Kejagung Ternyata Sudah Panggil OJK Terkait Jiwasraya

Menurut dia, kejahatan keuangan seperti kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya ini merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis. Karena itu, ia pun menyarankan agar pihak Kejagung tidak hanya "follow the money" atau menelusuri alur uang yang merugikan negara Rp13,7 triliun itu semata.

"Bukan hanya follow the money, tetapi follow the people, follow the man. Kan gitu dia. Money, man juga," cetusnya.

Lebih lanjut, atas dasar itu, ia meyakini bahwa Kementerian-kementerian terkait seperti BUMN, Keuangan, hingga OJK sepatutnya mengetahui skandal Jiwasraya ini.

"Tidak mungkin tanpa sepengetahuan mereka (Erick, Sri Mulyani, dan OJK) kejahatan ini. Bahkan mungkin diduga kuat ikut juga ambil bagian di dalam permainan ini, baik langsung maupun tidak langsung," jelasnya.

Sambung dia, "Follow the money ikut manusianya. Harry prasetyo pernah di KSP dan menjadi tenaga ahli utama di sana, mustinya dipanggil, siapa yang bawa dia ke sana. Kan gitu Pak? Jangan-jangan follow the money follow the people tadi ada hubungannya dengan Pemilihan Umum 2019 lalu. Kan gitu Pak? Ya aku gak tahu itulah," tukasnya.