Siap-siap, Aturan IMEI Tetap Jalan Per 18 April 2020

Kebijakan validasi IMEI yang diteken tiga menteri, Kemenkominfo, Kemendag, dan Kemenperin pada 18 Oktober 2019 hanya tinggal menghitung hari. Menurut rencana akan diberlakukan pada 18 April 2020.

Pemerintah dan ekosistem industri sepakat dengan skema whitelist untuk memblokir ponsel selundupan atau black market (BM) yang diaktifkan setelah 18 April 2020.

Nur Akbar Said, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo, mengatakan bahwa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari pengendalian IMEI ini sedang dalam harmonisasi.

Baca Juga: Kaspersky: Zoom Terlalu Rentan untuk Level Pemerintahan

"Insyallah dalam dua hari ini akan selesai dan kami koordinasikan dengan Menko Polhukam. Pada Intinya aturan skema whitelist sudah disepakati oleh seluruh ekosistem industri dan pihak kementerian terkait, Kemenkominfo, Perindustrian, dan Perdagangan," ungkap Nur Akbar siang tadi melalui video conference, Rabu (15/4/2020).

Menurut Akbar, memang ada perubahan dari aturan sebelumnya, di mana ada penyesuaian pengaturan IMEI dan Sistem Informasi Basis Data Identifikasi Perangkat Telekomunikasi Bergerak (SIBINA) yang terintegrasi dengan Central Equipment Identification Registration (CEIR) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) sebagai suatu kesatuan sistem yang dioperasikan oleh pemerintah.

Status CEIR per 12  April 2020 ditegaskan Akbar bahwa instalasi CEIR di cloud sudah siap. Adapun untuk kapasitas CEIR sendiri mencapai 1 miliar triplet (IMEIMSISDN-IMSI).

"Hanya tinggal menunggu data dump dari operator. Sedangkan API untuk koneksi semua stakeholders sudah siap. Kemudian untuk integrasi dengan pihak operator, Telkomsel sudah siap terintegrasi, Indosat Ooredoo, XL, Smartfren dalam proses koneksi, H3I dalam uji PING test. Intinya sudah tidak ada masalah," papar Akbar.