Kemenhub Akui Permintaan Pelayaran Perintis Masih Tinggi

WE ONline, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengakui bahwa permintaan terhadap layanan perintis masih tinggi di berbagai daerah sehingga dibutuhkan peningkatan, baik jumlah trayek maupun pengadaan kapal laut perintis.

"Saat ini permintaan pelayaran perintis dari berbagai kepala pemerintah daerah masih sangat tinggi, karena banyaknya daerah yang belum mendapatkan layanan angkutan laut secara komersial," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Ia mengemukakan, berdasarkan hasil kajian Kemenhub pada 2009, tercatat untuk memenuhi daerah-daerah yang membutuhkan layanan pelayaran perintis dibutuhkan 96 trayek.

Sedangkan sampai tahun 2014, lanjutnya, sudah ditetapkan sebanyak 84 trayek, sehingga masih membutuhkan 12 trayek lagi.

Namun demikian, ujar dia, untuk menetapkan trayek perintis, pemerintah akan melakukan penilaian permintaan para kepala pemerintah daerah dengan kriteria penetapan daerah yang disinggahi pelayaran perintis.

"Jadi penetapan daerah yang disinggahi kapal perintis atau penetapan trayek pelayaran perintis berdasarkan kebutuhan bukan keinginan semata," katanya.

Bobby mengemukakan, berdasarkan kebutuhan artinya suatu daerah merupakan daerah yang termasuk kategori terpencil atau terdepan (terluar), belum disinggahi layanan angkutan laut komersial dan tersedianya dermaga yang memadai untuk sandar kapal perintis.

Terkait dengan peningkatan trayek pelayaran perintis, pada 2014 telah ditetapkan sebanyak 84 trayek dengan 34 pelabuhan pangkal dan menyinggahi 526 pelabuhan, dengan alokasi total anggaran sebesar Rp437 miliar.

Sebelumnya, organisasi Supply Chain Indonesia menginginkan pemerintah dan berbagai pihak terkait segera memberdayakan moda angkutan kereta api guna meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional yang kerap menjadi permasalahan dunia usaha.

"Peningkatan efisiensi diperoleh langsung dengan penggunaan kereta api untuk pengangkutan barang," kata Ketua Supply Chain Indonesia Setijadi.

Menurut dia, pengangkutan kereta layak diberdayakan antara lain karena kontribusi Produksi Domestik Bruto (PDB) terbesar terdapat di Jawa (58 persen) dan Sumatera (24 persen) yang memiliki jalur kereta.

Selain itu, ia berpendapat bahwa efisiensi logistik bakal meningkat karena pemberdayaan kereta juga bakal mengurangi beban logistik yang diangkut melalui transportasi darat sehingga sekaligus mengurangi kemacetan.

Dengan demikian, perusahaan dinilai juga dapat meningkatkan produktivitas karena meningkatkan efisiensi waktu serta biaya operasional dan pemeliharaan armada.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait seperti koordinasi dengan penyedia jasa logistik swasta atau BUMN.

Pemerintah diminta juga dapat membuat sarana dan prasarana yang memadai sebagai akses antara kawasan industri dan kawasan transportasi.(Ant)

Foto: SY