Konflik Menajam, Gelagat China di LCS Dinilai Mirip VOC Modern

David Stilwell, Asisten Sekretaris Negara untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, dalam diskusi virtual yang digelar oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Selasa (14/7/2020) mengatakan, bahwa perusahaan-perusahaan negara China yang mendukung 'intimidasi' militer di Laut China Selatan "adalah East India Company (VOC) modern."

Sejumlah perusahaan pariwisata, telekomunikasi, perikanan dan perbankan yang dimiliki oleh pemerintah China berinvestasi di beberapa cara yang memungkinkan klaim dan perundungan ilegal Beijing.

Baca Juga: Karena Alasan Ini, Indonesia Cocok Jadi Penengah China-AS di LCS

Armada kapal nelayan China di Laut China Selatan kerap beroperasi sebagai milisi maritim di bawah perintah militer China, melecehkan dan mengintimidasi yang lain sebagai alat koersi negara yang penuh kekerasan.

"Perusahaan-perusahaan negara tersebut serupa dengan VOC zaman modern."

Indonesia sepertinya tidak akan mengamini pernyataan pejabat-pejabat AS tersebut, lantaran itu dapat diartikan bahwa Indonesia akan mendukung apapun langkah AS terhadap China selanjutnya.

"David Stilwell mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, AS juga akan mempertimbangkan sanksi. Jika Indonesia memang berpihak dengan AS dalam hal ini, akan ada resikonya. Indonesia akan dianggap setuju secara implisit dengan apapun yang akan dilakukan AS terhadap China ke depannya," kata Natalie Sambhi, yang juga kandidat doktor di Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di Australian National University (ANU).

Retno juga mengatakan Indonesia berharap setiap negara menghargai hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982.

"Indonesia khawatir dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Laut China Selatan yang stabil dan damai adalah harapan setiap negara. Kunci untuk membuat Laut China Selatan stabil dan damai adalah jika setiap negara menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

"Posisi Indonesia sudah jelas dan konsisten. Sekali lagi, menghargai hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 adalah kunci dan itu harus ditegakkan oleh semua negara. Posisi Indonesia juga didukung oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016."

Pernyataan Indonesia tersebut dipandang `konsisten` dengan sikap Indonesia selama ini atas sengketa wilayah di Laut China Selatan, kata Natalie Sambhi, periset soal militer dan masalah keamanan Indonesia di Verve Research yang berbasis di Australia.

"Pernyataan [Menlu Retno Marsudi] konsisten dengan sikap Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menyangkut klaim wilayah di Laut China Selatan. Indonesia bukan salah satu negara yang mengklaim wilayah, namun Indonesia sangat prihatin dengan masalah penegakkan hukum internasional di sana. Indonesia ingin stabilitas, dan stabilitas itu bukan saja hanya soal pengendalian diri dalam hal kekuatan, namun juga pemakaian kata-kata yang dramatis," kata Natalie.